(Vibizmedia – Paris, Prancis) Indonesia semakin memperkuat perannya dalam percaturan global terkait tata kelola informasi dan media dengan mendorong peningkatan kapasitas sektor media dalam menghadapi disrupsi kecerdasan artifisial (AI), menjaga integritas informasi, serta memperkuat keselamatan jurnalis melalui forum UNESCO.
Komitmen tersebut disampaikan dalam The 70th Meeting of the Bureau of the Intergovernmental Council of UNESCO’s International Programme for the Development of Communication (IPDC) yang diselenggarakan di Kantor Pusat UNESCO, Paris, Prancis, pada Kamis (18/6/2026). Forum ini mempertemukan para pimpinan negara anggota Biro IPDC dalam membahas arah kebijakan pengembangan media global di tengah perubahan lanskap komunikasi yang semakin dipengaruhi teknologi digital dan kecerdasan buatan.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia hadir sebagai Wakil Ketua Grup IV dan turut berperan aktif dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis terkait pengembangan media di tingkat global. Agenda yang dibahas mencakup keberlanjutan industri media, pemanfaatan kecerdasan artifisial, jurnalisme lingkungan, serta penguatan integritas informasi.
Pertemuan yang dibuka oleh UNESCO Assistant Director-General for Communication and Information, Mariya Gabriel, serta dipimpin oleh Chair IPDC, Ambassador Kano Takehiro, menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Salah satunya adalah persetujuan pendanaan untuk puluhan proyek internasional yang akan dijalankan pada periode 2026–2027, dengan fokus pada penguatan kapasitas media, keberlanjutan ekosistem informasi, serta respons terhadap perkembangan teknologi AI.
Selain itu, forum tersebut juga menetapkan pembahasan khusus mengenai dampak kecerdasan artifisial terhadap dunia jurnalisme sebagai salah satu agenda penting dalam Sidang Dewan IPDC mendatang.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, yang hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial harus dipandang sebagai peluang untuk memperkuat kualitas media dan demokrasi, bukan sebaliknya melemahkan keduanya. Ia menekankan bahwa transformasi teknologi telah mengubah secara fundamental cara masyarakat memproduksi, mengonsumsi, dan mempercayai informasi, sehingga diperlukan kolaborasi global untuk memastikan perubahan tersebut tetap selaras dengan perlindungan terhadap kualitas informasi publik.
Dalam dua tahun terakhir, IPDC telah mendukung puluhan proyek dan inisiatif di berbagai negara yang berfokus pada penguatan sektor media dan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi industri media saat ini bersifat global dan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas negara.
Wakil Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Satrya Wibawa, menambahkan bahwa posisi Indonesia sebagai Wakil Ketua Grup IV memberikan peluang strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang dalam agenda global komunikasi dan media. Ia menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antarnegara anggota, identifikasi prioritas sektor media, peningkatan kapasitas jurnalis, serta pengarusutamaan isu keselamatan jurnalis, literasi media, dan transformasi digital dalam agenda IPDC ke depan.
Menurutnya, pembahasan mengenai dampak kecerdasan artifisial terhadap jurnalisme menjadi sangat relevan bagi Indonesia yang tengah menjalankan transformasi digital secara masif. Ia juga menekankan bahwa pemanfaatan AI dalam penguatan infrastruktur media nasional merupakan isu strategis yang perlu terus dikembangkan secara terarah.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam forum ini memiliki arti penting karena masa depan media tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya arus informasi serta meningkatnya tantangan disinformasi.
Melalui partisipasi aktif dalam UNESCO IPDC, Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga berperan dalam merumuskan arah kebijakan global yang memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.
