(Vibizmedia – Jakarta) Industri telekomunikasi dan pusat data menekankan pentingnya pembenahan ekosistem digital nasional untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di kawasan.
Hal tersebut mengemuka dalam sesi diskusi Digital Ecosystem Alignment (DEAL) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026), yang menghadirkan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno dan Chairman Indonesia Data Center Provider (IDPRO) Hendra Suryakusuma.
Sarwoto menjelaskan bahwa perkembangan layanan internet di Indonesia merupakan hasil investasi besar sektor swasta selama puluhan tahun. Ia menilai akses internet kini telah berkembang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang mendekati karakter layanan publik.
Ia menyebutkan, penetrasi layanan broadband bergerak telah melampaui jumlah penduduk, sementara penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 81 persen. Kondisi ini menunjukkan besarnya kontribusi sektor swasta dalam menyediakan infrastruktur konektivitas yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan sosial dan aktivitas ekonomi.
“Ketika akses internet mulai diposisikan sebagai hak warga negara, maka perlu dipahami bahwa peran penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi selama ini sangat besar dalam menghadirkan layanan tersebut,” ujarnya.
Namun demikian, Sarwoto menilai industri telekomunikasi menghadapi tantangan keberlanjutan di tengah perubahan lanskap digital yang berlangsung sangat cepat. Ia menilai struktur industri yang terbentuk sejak regulasi telekomunikasi disusun lebih dari dua dekade lalu perlu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan ekosistem digital saat ini.
Menurutnya, pemerintah perlu memberi perhatian pada kesehatan industri telekomunikasi yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas nasional. “Yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana menjaga keberlanjutan dan kesehatan penyelenggara jaringan maupun jasa telekomunikasi yang membangun konektivitas digital Indonesia,” katanya.
Sarwoto juga menyoroti tekanan eksternal yang dihadapi industri, seperti pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya ketergantungan pada perangkat serta teknologi impor. Kondisi tersebut membuat biaya investasi dan operasional semakin meningkat, sementara kebutuhan kapasitas jaringan terus tumbuh seiring lonjakan lalu lintas data nasional.
Ia menegaskan perlunya penataan ulang ekosistem digital secara menyeluruh agar seluruh pelaku industri dapat terus menciptakan nilai tambah dan menjaga kualitas layanan. Menurutnya, kebutuhan bandwidth nasional akan terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan artifisial, komputasi awan, layanan video digital, dan berbagai aplikasi berbasis data.
“Bandwidth saat ini sudah menjadi kebutuhan strategis bagi negara. Karena itu, keberlanjutan industri yang menyediakannya harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Chairman IDPRO Hendra Suryakusuma menyampaikan bahwa Indonesia tengah memasuki fase pertumbuhan pesat industri pusat data, seiring akselerasi digitalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI).
Ia menjelaskan, kapasitas pusat data nasional meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir. Saat asosiasi mulai terbentuk, kapasitas yang dikelola anggotanya masih sekitar 32 megawatt (MW), dan kini telah mencapai sekitar 646 MW.
Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dibanding sejumlah negara di Asia Tenggara. Malaysia, misalnya, telah memiliki kapasitas sekitar 1,3 gigawatt (GW), hampir dua kali lipat kapasitas Indonesia saat ini.
Namun Hendra optimistis Indonesia memiliki peluang besar untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Berdasarkan proyeksi industri, kapasitas pusat data nasional diperkirakan dapat mencapai sekitar 2,3 GW dalam beberapa tahun mendatang, bahkan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
“Kami melihat pertumbuhan pusat data di Indonesia sangat agresif. Dengan proyek yang sedang berjalan, kapasitas nasional berpotensi meningkat signifikan dalam waktu relatif singkat,” katanya.
Ia menambahkan, perkembangan AI akan menjadi pendorong utama peningkatan kebutuhan pusat data di masa depan. Simulasi industri memperkirakan kebutuhan infrastruktur AI di Indonesia dapat melampaui 6 GW pada 2030.
Tiga faktor utama
Untuk mendukung pertumbuhan tersebut, Hendra menyoroti tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Faktor pertama adalah ketersediaan energi. Saat ini, sekitar 62 persen pasokan listrik nasional masih berasal dari energi fosil, sementara industri pusat data global semakin menuntut penggunaan energi berkelanjutan. Kebutuhan daya yang besar untuk pusat data dan AI memerlukan perencanaan energi serta jaringan transmisi yang matang.
“Ketersediaan energi menjadi tantangan terbesar industri pusat data karena seluruh perkembangan AI pada akhirnya bergantung pada kecukupan pasokan listrik,” ujarnya.
Faktor kedua adalah ketersediaan talenta digital yang mampu mengelola infrastruktur pusat data generasi baru. Perkembangan AI mengubah desain dan operasional pusat data secara signifikan, mulai dari sistem pendinginan, distribusi daya, hingga komputasi berperforma tinggi. Karena itu, percepatan pengembangan sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak.
IDPRO, lanjut Hendra, siap berkolaborasi dengan pemerintah dan institusi pendidikan untuk memperkuat pengembangan talenta di bidang pusat data dan AI.
Faktor ketiga adalah dukungan insentif fiskal. Ia menjelaskan bahwa pembangunan pusat data membutuhkan investasi besar, yakni sekitar 9–11 juta dolar AS per MW, sementara infrastruktur AI dapat mencapai hingga 60 juta dolar AS per MW.
Namun, beban investasi tersebut masih ditambah oleh biaya impor perangkat AI yang mencapai sekitar 23 persen. Padahal, sejumlah negara pesaing di kawasan seperti Malaysia dan Thailand telah memberikan berbagai insentif fiskal untuk menarik investasi pusat data dan AI.
“Jika dukungan energi, talenta, dan insentif fiskal diperkuat, industri pusat data Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan mampu bersaing di tingkat regional,” ujarnya.
Penguatan industri telekomunikasi dan pusat data ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mempercepat transformasi digital nasional, memperkuat kedaulatan teknologi, meningkatkan daya saing ekonomi berbasis inovasi, serta membangun infrastruktur digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
