(Vibizmedia – Jakarta) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diposisikan sebagai instrumen utama dalam mendukung pengembangan talenta, penguatan riset, serta percepatan industrialisasi guna membangun kemandirian ekonomi Indonesia. Komitmen ini ditegaskan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri (KSTI) Indonesia 2026 di Jakarta, Minggu (28/6).
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa forum KSTI menjadi momentum penting untuk mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan dunia industri dalam merumuskan kebijakan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang berdampak nyata bagi pembangunan nasional.
Menurutnya, sinergi lintas sektor tersebut merupakan fondasi penting untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045. Target tersebut menuntut pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) unggul, industrialisasi yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta berkembangnya kewirausahaan dan perusahaan rintisan berbasis inovasi.
Sebagai bentuk konkret dukungan APBN terhadap pengembangan talenta, Kementerian Keuangan terus mempertajam kebijakan beasiswa LPDP. Mulai tahun 2026, sekitar 80 persen alokasi beasiswa difokuskan pada bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) serta sektor industri strategis, termasuk pangan, energi, kesehatan, digitalisasi, kecerdasan buatan, semikonduktor, hilirisasi, maritim, dan manufaktur maju.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa pembangunan industri nasional harus bertumpu pada kekuatan talenta. Oleh karena itu, penguatan pendidikan di bidang STEM perlu diintegrasikan dengan disiplin ilmu sosial, humaniora, seni, keagamaan, dan ekonomi (SHARE), agar kemajuan teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk memastikan berbagai agenda tersebut berjalan konsisten, pemerintah terus menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, APBN memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak produktivitas, investasi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal yang adaptif, sehingga APBN mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko global sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi.
Menutup paparannya, Menkeu menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan masyarakat agar APBN benar-benar menjadi instrumen efektif dalam mencetak talenta unggul, memperkuat inovasi, serta mendorong industrialisasi sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
