(Vibizmedia – Jakarta) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai kategori kuat pada 2026.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini guna meminimalkan berbagai risiko, seperti kekeringan, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara, hingga tekanan terhadap inflasi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
Berdasarkan hasil pemantauan BMKG, fenomena El Nino saat ini telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya di bagian selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau.
Faisal menjelaskan bahwa El Nino merupakan fenomena iklim global yang memengaruhi distribusi curah hujan di berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Ia menekankan bahwa El Nino berbeda dengan musim kemarau. Musim kemarau merupakan siklus tahunan, sedangkan El Nino terjadi secara periodik dan dapat memperkuat kondisi kering ketika berlangsung bersamaan dengan musim kemarau.
Fenomena ini diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun, dampak yang paling perlu diwaspadai adalah ketika El Nino bertepatan dengan musim kemarau, yang dapat menyebabkan curah hujan jauh di bawah normal.
BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi terdampak signifikan meliputi Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatra bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, curah hujan di wilayah-wilayah tersebut diprediksi berada di bawah rata-rata klimatologis.
Dampak El Nino tidak hanya dirasakan pada sektor pertanian dan ketersediaan air, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan penyakit akibat suhu panas ekstrem.
Di sektor pertanian, BMKG mengingatkan potensi terganggunya fase pertumbuhan tanaman, penurunan produktivitas, hingga risiko gagal panen akibat defisit air. Oleh karena itu, pemerintah daerah diimbau untuk menyesuaikan pola tanam, mengoptimalkan sistem irigasi, serta memanfaatkan informasi iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Faisal menekankan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara terpadu lintas sektor, mencakup penanganan kekeringan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan kualitas udara, hingga perlindungan kesehatan masyarakat melalui koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 699 Zona Musim (ZOM) dengan karakteristik iklim yang berbeda, sehingga strategi mitigasi dan adaptasi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
BMKG turut memberikan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan kewaspadaan terhadap kebakaran lahan di wilayah rawan, penguatan pengendalian emisi di kawasan perkotaan, pengembangan transportasi publik, serta pembatasan aktivitas luar ruang saat kualitas udara memburuk.
Di sektor kesehatan, pemerintah daerah diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan kasus ISPA dan penyakit akibat panas ekstrem. Sementara itu, dalam perencanaan ekonomi dan ketahanan pangan, informasi iklim perlu diintegrasikan guna mengantisipasi dampak terhadap produktivitas pertanian dan stabilitas harga.
Pada sektor energi, BMKG mendorong optimalisasi pengelolaan waduk dan sumber daya air dengan memanfaatkan prediksi iklim, serta memperkuat cadangan air melalui langkah-langkah seperti Operasi Modifikasi Cuaca dan diversifikasi sumber energi.
Menutup paparannya, Faisal menegaskan komitmen BMKG untuk terus memantau dinamika atmosfer dan iklim serta menyampaikan informasi dan peringatan dini secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dan masyarakat.
