(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat kolaborasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah. Upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP APERSI) di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Pertemuan ini membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), termasuk penguatan sinergi antara pemerintah dan pengembang dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP mendorong APERSI untuk terus menjaga komitmen dalam membangun rumah subsidi yang berkualitas, terjangkau, dan tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik melalui konsistensi dalam jumlah dan mutu pembangunan perumahan.
Selain itu, Menteri PKP meminta APERSI berperan aktif dalam mengawal implementasi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. APERSI juga diharapkan melaporkan kendala di daerah, khususnya jika masih terdapat pemerintah daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut.
Pertemuan juga membahas implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian PKP. APERSI menyampaikan pentingnya optimalisasi kebijakan tersebut di tingkat daerah agar dapat mempercepat pembangunan perumahan.
Di sisi lain, APERSI mengapresiasi dukungan Kementerian PKP dalam menyelesaikan berbagai kendala sektor pembiayaan, termasuk persoalan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan yang selama ini menjadi hambatan akses pembiayaan bagi masyarakat.
APERSI juga menyampaikan rencana pelantikan pengurus pada 21 Juli 2026 di Jakarta, serta mengundang Menteri PKP untuk hadir. Selain itu, asosiasi tersebut merencanakan pelatihan kepemimpinan bersama Lemhannas guna meningkatkan kapasitas anggotanya dalam mendukung pembangunan perumahan nasional.
Sebagai bentuk penguatan sinergi, Menteri PKP turut mengundang APERSI untuk berpartisipasi dalam peluncuran 62.000 rumah subsidi di Batang sebagai bagian dari percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kementerian PKP menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan perumahan, meningkatkan kualitas rumah subsidi, serta mewujudkan Program 3 Juta Rumah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
