(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah terus memperluas peran koperasi sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan membuka peluang keterlibatan di berbagai sektor strategis, mulai dari pertambangan, energi, hingga industri pengolahan.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah kini memberikan ruang bagi koperasi untuk mengelola sumur minyak rakyat maupun sumur minyak tidak aktif (idle well), mengelola tambang mineral, serta mengembangkan industri pengolahan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Kementerian Koperasi akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Agustus mendatang. Hal ini disampaikan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 bertema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu (12/7/2026).
Menurut Ferry, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, koperasi tidak lagi dipandang sebagai entitas usaha skala kecil, melainkan didorong untuk berperan aktif di sektor-sektor produktif yang selama ini didominasi oleh badan usaha besar.
Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 0,5 hingga 1 megawatt di Pulau Galang Baru, Kepulauan Riau, yang akan dikelola melalui skema koperasi.
Di sisi regulasi, pemerintah sedang mempersiapkan Undang-Undang Perkoperasian yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Regulasi ini diharapkan mampu menjadi payung hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman sekaligus memperkuat daya saing koperasi di berbagai sektor.
Seluruh upaya tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengembalikan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ferry menegaskan bahwa pemerintah bersama gerakan koperasi akan berada di garis depan dalam mewujudkan peran strategis koperasi sebagai pilar ekonomi nasional. Ia juga optimistis bahwa transformasi koperasi yang didukung oleh penguatan regulasi, kelembagaan, serta perluasan usaha akan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
