(Vibizmedia – Jakarta) Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam upaya menghapus kemiskinan dan kelaparan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). Dalam arahannya, Presiden menekankan bahwa pemerintah terus bekerja menghadapi berbagai tantangan global yang dinamis, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.
Ia mengakui cita-cita pembangunan masih besar dan perjalanan ke depan masih panjang, namun sejumlah capaian strategis mulai terlihat.
Salah satu capaian yang disoroti adalah penguatan ketahanan pangan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi sejak kemerdekaan.
Di sektor energi, pemerintah juga dinilai berhasil mendorong produksi B50, yaitu bahan bakar berbasis minyak sawit sebesar 50 persen, yang memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan impor.
Presiden mengakui berbagai kebijakan tersebut tidak lepas dari tantangan dan tekanan, namun ia menegaskan pentingnya kepercayaan pada kekuatan nasional serta tidak mudah terpengaruh oleh faktor eksternal.
Menurutnya, arah pembangunan yang dijalankan pemerintah berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat dan sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan dan penghapusan kelaparan menjadi prioritas utama. Sebagai negara anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan masyarakat hidup dalam kondisi tersebut.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong berbagai agenda pembangunan lain, termasuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, akses air bersih, energi terjangkau, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, hingga pengurangan ketimpangan.
Di akhir arahannya, Presiden mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk tetap yakin dalam menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sekaligus menindak tegas berbagai praktik ilegal seperti penambangan ilegal, pembalakan liar, penyelundupan, serta manipulasi perdagangan yang merugikan negara.
