(Vibizmedia-Nasional) Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan terus menjadi perhatian. Hingga Selasa (15/9), tercatat 1.737 titik panas (hotspot) terpantau di wilayah tersebut, dengan 20 titik di antaranya teridentifikasi sebagai titik api aktif atau fire spot.
Data hasil rapat koordinasi penanganan karhutla Sumatera Selatan menunjukkan estimasi luas area yang terdampak mencapai 404,22 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 319,97 hektare telah berhasil ditangani melalui pemadaman darat dan operasi udara.
Pemadaman melalui Satgas Darat telah menangani sekitar 289,97 hektare, sedangkan operasi udara menggunakan metode water bombing menangani sekitar 30 hektare. Sementara itu, sekitar 84,25 hektare masih dalam proses penanganan.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto S.Sos., M.M., langsung memimpin Rapat Evaluasi Penanganan Karhutla di Posko Utama Satgas Karhutla, Kantor BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (15/9).
Suharyanto mengatakan kedatangannya ke Sumatera Selatan dilakukan segera setelah tiba dari Kalimantan Timur sebagai bentuk kehadiran langsung dalam mengevaluasi sekaligus mempercepat penanganan karhutla.
“Tadi kami baru mendarat dari Kaltim langsung bertolak ke Sumsel. Ini merupakan bentuk nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk melakukan evaluasi demi percepatan penanganan karhutla di sini,” ujarnya.
Penanganan karhutla saat ini melibatkan 12.285 personel gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, Kelompok Tani Peduli Api (KTPA), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta tim pemadam dari sejumlah perusahaan.
Kekuatan darat tersebut diperkuat dengan operasi udara berupa patroli dan tujuh unit helikopter water bombing. Operasi udara difokuskan pada lokasi yang sulit dijangkau melalui jalur darat, terutama kawasan dengan api besar, gambut dalam, dan wilayah yang memiliki potensi penyebaran cepat.
Dari sekitar 88 hektare area yang menjadi sasaran operasi udara, sekitar 30 hektare telah berhasil ditangani.
Sejumlah wilayah menjadi prioritas penanganan, antara lain Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Banyuasin, Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Palembang. Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan hasil pemantauan hotspot, fire spot, tingkat kejadian, serta potensi penyebaran api.
Namun, kondisi cuaca masih menjadi tantangan. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan karena belum terdapat pertumbuhan awan hujan yang memadai. Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap jarak pandang di sekitar lokasi kebakaran akibat kabut asap.
Tambah 750 Personel Masyarakat
Untuk mempercepat respons di lapangan, BNPB mendorong penguatan Satgas Darat melalui keterlibatan masyarakat di wilayah rawan karhutla.
Rencananya akan dibentuk 50 tim Satgas Darat Masyarakat Peduli Api (MPA). Masing-masing tim beranggotakan 15 orang sehingga akan menambah sekitar 750 personel.
Setiap regu akan mendapat dukungan peralatan pemadaman seperti pompa air, selang, nozzle, sepatu pelindung, dan jet shooter backpack.
“Ini perlengkapan minimal bagi satgas darat, yaitu nozzle pemadam, sepatu boot, jet shooter backpack, selang hantar dan pompa air. Satu regu 15 orang, dibentuk regu-regu itu, nanti akan kita dukung perlengkapan ini,” tegas Suharyanto.
Penguatan berbasis masyarakat tersebut diharapkan dapat mempercepat deteksi dan penanganan awal ketika muncul titik api sehingga kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.
Selain pemadaman, pemerintah meningkatkan patroli terpadu dan sosialisasi larangan pembakaran lahan. Pengawasan terhadap perusahaan maupun pemilik dan pengelola lahan juga diperkuat.
39 Tersangka, 16 Perusahaan Diselidiki
Penanganan karhutla juga berjalan melalui jalur hukum. Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho mengungkapkan telah terdapat 47 laporan terkait karhutla, dengan 39 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Selain itu, sebanyak 16 perusahaan sedang dalam proses penyelidikan terkait kasus karhutla.
“Di Sumsel sudah menerima 47 laporan terkait karhutla, saat ini sudah ditetapkan 39 tersangka. Adapun 16 perusahaan sedang dilakukan penyelidikan terkait karhutla, hingga kini proses hukum masih terus berjalan,” ujar Sandi.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta seluruh unsur tidak terlambat merespons setiap kemunculan titik api. Deteksi dini dan pemadaman harus dipercepat, sementara operasi udara perlu dioptimalkan.
Pemerintah juga memperhatikan dampak kabut asap terhadap masyarakat. Informasi mengenai kualitas udara dan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) perlu disampaikan secara cepat dan mudah dipahami, termasuk langkah mitigasi apabila kualitas udara memburuk.
BNPB juga menekankan pentingnya pembenahan pendataan hasil penanganan di lapangan agar setiap perkembangan pemadaman dapat tercatat secara akurat dan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya.
Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Setiap kemunculan asap atau titik api diminta segera dilaporkan kepada aparat dan BPBD agar dapat ditangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
