(Vibizmedia – Nasional) Industri kelapa sawit terus menegaskan peran strategisnya dalam menopang perekonomian dan penerimaan negara di Kalimantan Tengah. Selain menjadi sektor unggulan penyerap tenaga kerja, komoditas ini juga memberikan kontribusi besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari penerimaan pajak dan bea keluar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Tengah, Susilo Tri Anggono, dalam kegiatan Press Tour Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) 2026 di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jumat (31/7/2026).
Susilo mengungkapkan, Kalimantan Tengah merupakan salah satu pusat perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, luas arealnya terus bertambah dan pada 2025 mencapai sekitar 1,93 juta hektare dengan produksi sebesar 6,95 juta ton. Sentra produksi utama berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, dan Lamandau.
“Industri kelapa sawit bukan hanya penggerak sektor pertanian, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, hingga kontribusi terhadap penerimaan negara,” ujar Susilo.
Ia menambahkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Kalimantan Tengah, yakni sekitar 468 ribu orang atau 33,02 persen dari total tenaga kerja. Di dalamnya, subsektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung utama aktivitas ekonomi daerah.
Dari sisi kesejahteraan, komoditas sawit turut berdampak positif terhadap pendapatan petani. Pada Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Tengah tercatat sebesar 136,74, sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) mencapai 140,94. Subsektor perkebunan rakyat, khususnya sawit, mencatat indeks tertinggi dibanding subsektor lain, yang menunjukkan kondisi pendapatan petani masih lebih tinggi dari pengeluarannya.
Selain itu, industri sawit juga menjadi salah satu penopang utama penerimaan APBN di wilayah tersebut. Hingga akhir Juni 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp6,69 triliun atau 57,04 persen dari target, sedangkan belanja negara terealisasi sebesar Rp11,70 triliun. Peningkatan penerimaan ini salah satunya didorong sektor perdagangan internasional yang tumbuh 127,05 persen secara tahunan, terutama dari Bea Keluar komoditas sawit.
Menurut Susilo, tingginya penerimaan Bea Keluar dipengaruhi oleh kenaikan harga referensi crude palm oil (CPO) di pasar global. Pada Juni 2026, harga CPO mencapai 1.029,51 dolar AS per metrik ton, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini mendorong ekspor sekaligus memperkuat penerimaan negara.
“Ketika harga CPO naik, kinerja perusahaan ikut terdongkrak dan kapasitas fiskal pemerintah menguat melalui peningkatan penerimaan pajak dan Bea Keluar. Dampaknya kembali ke masyarakat melalui pembiayaan berbagai program pembangunan,” jelasnya.
Lebih lanjut, penerimaan negara tersebut disalurkan kembali ke daerah melalui berbagai instrumen APBN, seperti Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, dan Dana Bagi Hasil (DBH). Hingga 28 Juli 2026, realisasi TKD di Kalimantan Tengah mencapai Rp8,54 triliun atau 55,08 persen dari pagu, sementara Dana Desa terealisasi sebesar 66,43 persen.
Pemerintah juga terus menyalurkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit kepada daerah sebagai bentuk pembagian manfaat dari pengelolaan sumber daya perkebunan. Per 28 Juli 2026, realisasi DBH Sawit di Kalimantan Tengah mencapai Rp14,91 miliar atau sekitar 20,26 persen dari pagu Rp73,59 miliar yang dialokasikan untuk pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.
Susilo berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan BPDP dapat terus diperkuat agar industri sawit tidak hanya menjadi sumber penerimaan negara, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
“Ke depan, tantangannya adalah memastikan manfaat industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, baik melalui peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan daerah, maupun penguatan kapasitas fiskal untuk mendukung layanan publik,” pungkasnya.
