(Vibizmedia – Jakarta) Di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global, kinerja ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan sebesar 5,61% (year-on-year) pada triwulan I 2026. Stabilitas ini turut didukung oleh inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran target, yakni 3,34% (yoy) pada Juni 2026.
Capaian inflasi tersebut ditopang oleh beberapa komponen utama, yaitu inflasi inti sebesar 2,76% (yoy), harga yang diatur pemerintah (Administered Prices/AP) sebesar 3,42% (yoy), serta komponen harga bergejolak (Volatile Food/VF) sebesar 5,58% (yoy). Kondisi ini merupakan hasil dari koordinasi erat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia melalui penguatan strategi 4K—Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif—serta kolaborasi lintas sektor.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menekankan bahwa pengendalian inflasi, khususnya pada komponen volatile food, menjadi kunci di tengah berbagai tantangan. Upaya yang diperlukan antara lain peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD), sinergi dengan BUMN logistik, perluasan akses pembiayaan seperti KUR, mitigasi dampak cuaca ekstrem, serta penguatan sistem data pangan terintegrasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral, termasuk melalui penguatan koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID). Salah satu langkah konkret dilakukan melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID wilayah Bali–Nusa Tenggara.
Dalam forum tersebut, dibahas berbagai risiko ke depan, seperti masih tingginya disparitas harga antarwilayah, dinamika cuaca termasuk potensi El Nino, alih fungsi lahan, serta kendala distribusi pangan. Sebagai tindak lanjut, disepakati lima langkah strategis, antara lain mendorong regenerasi dan peningkatan kapasitas petani, penerapan praktik pertanian modern berbasis teknologi seperti GAP dan IoT, mitigasi dampak perubahan iklim, optimalisasi operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, serta penguatan distribusi dan hilirisasi komoditas pangan, khususnya hortikultura.
Pemerintah juga terus memperkuat dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai skema kredit sektor pertanian untuk meningkatkan kapasitas usaha dan daya saing secara berkelanjutan.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang menekankan pentingnya sinergi peningkatan produktivitas dan distribusi dalam menjaga stabilitas pangan di tengah tantangan iklim dan dinamika pariwisata. Pemerintah daerah menegaskan bahwa wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam produksi pangan yang perlu dioptimalkan melalui kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk offtaker seperti Rumah Tani Nusantara dan dukungan BUMN logistik untuk memastikan kelancaran distribusi. Upaya ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan inflasi pangan di daerah.
