Pemerintah Ubah Strategi, Pemerataan Internet Tak Lagi Bergantung BTS

0
46
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pemerintah akan memilih teknologi yang paling sesuai dengan kondisi lapangan agar pembangunan konektivitas lebih efektif serta mampu menjangkau wilayah yang selama ini sulit mendapatkan akses internet. (Foto: Kemkomdigi)

(Vibizmedia – Jakarta) Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengubah paradigma pembangunan konektivitas nasional. Pemerataan akses internet kini tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan BTS, tetapi disesuaikan dengan kondisi geografis, jumlah penduduk, serta kebutuhan masing-masing wilayah.

Melalui pendekatan ini, pemerintah mengombinasikan berbagai teknologi seperti BTS, fiber optik, satelit, dan solusi jaringan lainnya agar layanan internet dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk di daerah dengan medan yang sulit.

“Kami memetakan wilayah prioritas. Jika tidak dapat dijangkau BTS, maka bisa menggunakan satelit atau teknologi jaringan telekomunikasi lainnya,” ujar Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (4/8/2026).

Ia menegaskan bahwa pendekatan tersebut penting karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, pemilihan teknologi dilakukan berdasarkan kondisi lapangan agar pembangunan konektivitas lebih efektif dan tepat sasaran.

Nezar juga mengapresiasi capaian konektivitas di Kalimantan Timur yang telah mencapai 95,5 persen. Dari total 841 desa, sebanyak 803 desa telah terlayani akses internet.

Namun demikian, masih terdapat 269 titik blankspot yang perlu segera ditangani melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BAKTI, dan operator telekomunikasi.

Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghambat pemerataan akses digital. Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun sinyal lemah.

“Dengan sinergi, kita bisa saling menguatkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat di titik-titik yang masih memerlukan akses,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi juga menerapkan pendekatan serupa dengan memadukan berbagai teknologi, seperti fiber optik, VSAT, hingga satelit, sesuai kondisi wilayah.

“Kami memilih kombinasi teknologi yang paling tepat agar penyediaan layanan internet di desa dapat berjalan efektif,” ujarnya.

Ririn menambahkan bahwa percepatan pemerataan konektivitas membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat, terutama dalam hal sinkronisasi data, penguatan kebijakan, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Kolaborasi menjadi kunci. Kami berharap dukungan penuh agar program pemerataan internet dapat berjalan optimal,” pungkasnya.