(Vibizmedia – Jakarta) Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dan sejumlah otoritas ekonomi menyepakati asumsi dasar ekonomi makro, sasaran pembangunan, serta indikator pembangunan yang menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kepala BPI Danantara, Rabu (2/9/2026).
Asumsi dasar tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam penyusunan RUU APBN 2027. Angka-angka yang disepakati tidak hanya berfungsi sebagai proyeksi kondisi ekonomi, tetapi juga menjadi acuan pemerintah dalam menghitung kapasitas pendapatan negara, menentukan prioritas belanja, menyusun kebutuhan pembiayaan, serta merancang kebijakan fiskal selama 2027.
Dalam rapat tersebut, indikator utama ekonomi makro disepakati dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen menunjukkan ambisi pemerintah untuk meningkatkan laju ekspansi ekonomi pada 2027. Sasaran tersebut sekaligus menjadi basis bagi pemerintah dalam mengarahkan kebijakan fiskal agar mampu mendorong investasi, konsumsi, penciptaan lapangan kerja, produktivitas, dan aktivitas sektor-sektor strategis.
Asumsi Dasar Menjadi Fondasi RUU APBN
Dalam kerangka RUU APBN, asumsi dasar ekonomi makro merupakan parameter yang digunakan pemerintah dan DPR untuk menyusun postur anggaran. Perubahan pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, maupun suku bunga dapat memengaruhi perhitungan pendapatan negara, belanja, defisit, serta kebutuhan pembiayaan.
Pertumbuhan ekonomi, misalnya, berkaitan dengan potensi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Sementara inflasi menjadi faktor penting dalam memperkirakan kebutuhan belanja pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat.
Nilai tukar rupiah juga memiliki pengaruh terhadap APBN, terutama karena Indonesia masih memiliki transaksi dan kewajiban pemerintah yang menggunakan valuta asing. Pergerakan nilai tukar dapat memengaruhi pembayaran utang, subsidi, hingga sejumlah penerimaan dan belanja yang berkaitan dengan perdagangan internasional.
Adapun tingkat suku bunga SBN menjadi salah satu parameter penting dalam menghitung biaya pembiayaan APBN. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin besar pula potensi beban bunga utang yang harus ditanggung pemerintah.
Karena itu, kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro menjadi bagian penting dari proses politik anggaran antara pemerintah dan DPR. Angka-angka tersebut menjadi pijakan bersama untuk memastikan RAPBN disusun dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus memiliki ruang untuk merespons berbagai risiko.
Sasaran Pembangunan 2027
Selain indikator ekonomi makro, pemerintah dan DPR juga menyepakati sejumlah sasaran pembangunan yang mencerminkan arah kebijakan APBN 2027.
Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan turun menjadi 4,30–4,87 persen.
Untuk kualitas sumber daya manusia, Indeks Modal Manusia (IMM) ditetapkan sebesar 0,575. Indikator tersebut menjadi salah satu ukuran penting untuk melihat perkembangan kualitas manusia Indonesia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan potensi produktivitas.
Pemerintah juga menetapkan sejumlah indikator yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan pesisir. Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan mencapai 0,8038, sementara Indeks Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 126–128 dan Indeks Nilai Tukar Nelayan 106–110.
Dari sisi ketenagakerjaan, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen. Adapun jumlah lapangan kerja baru yang ditargetkan tercipta berada pada kisaran 2,57–3,49 juta orang.
Sementara itu, pendapatan nasional bruto atau Gross National Income (GNI) per kapita ditargetkan mencapai US$5.800–US$5.840 atau sekitar Rp98,54 juta–Rp99,22 juta per kapita.
Untuk aspek lingkungan, pemerintah menargetkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada level 76,84.
Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan
Dalam pembahasan bersama DPR, sasaran kemiskinan ekstrem disepakati berada pada kisaran 0–0,5 persen. Angka tersebut sedikit berbeda dari sasaran yang tercantum dalam Nota Keuangan RAPBN 2027 yang sebelumnya menetapkan target 0 persen.
Perubahan juga terjadi pada sasaran Rasio Gini. Pemerintah dan DPR menyepakati rentang 0,360–0,365, sedangkan Nota Keuangan RAPBN 2027 sebelumnya mencantumkan kisaran 0,362–0,367.
Penetapan indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan APBN 2027 tidak hanya diukur dari kemampuan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari seberapa besar pertumbuhan tersebut mampu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan.
Dengan demikian, target pertumbuhan 6 persen perlu berjalan beriringan dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, penciptaan pekerjaan formal, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan.
Pemerintah Siapkan Arsitektur RAPBN 2027
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi dukungan Komisi XI DPR RI dalam pembahasan asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN 2027.
Menurut Purbaya, proses pembahasan yang berlangsung dinamis dan konstruktif telah menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi pijakan bagi penyusunan kebijakan fiskal tahun depan.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan yang solid dalam serangkaian pembahasan asumsi dasar ekonomi makro RAPBN Tahun 2027 yang berjalan dinamis dan konstruktif, sehingga menghasilkan komitmen yang kuat untuk mendorong arah kebijakan fiskal tahun 2027 yang semakin efektif untuk akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan,” ungkap Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah akan menggunakan hasil kesepakatan tersebut sebagai pedoman dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN 2027. Berbagai masukan dan pandangan DPR akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan fiskal hingga tahap selanjutnya.
“Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur,” pungkasnya.
Dengan disepakatinya asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan tersebut, penyusunan RUU APBN 2027 memasuki tahap yang semakin konkret. Tantangan berikutnya adalah memastikan target pertumbuhan 6 persen tetap realistis di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus memastikan APBN memiliki kapasitas yang cukup untuk menjaga stabilitas dan membiayai berbagai agenda pembangunan.
Pada akhirnya, kualitas APBN 2027 akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kesinambungan fiskal.
