(Vibizmedia – Jakarta) Akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal terus menjadi perhatian serius Pemerintah. Melalui berbagai kebijakan yang dirancang untuk memperluas inklusi sekaligus literasi keuangan, langkah ini juga diarahkan agar layanan keuangan digital semakin terintegrasi dan dapat dinikmati oleh lapisan masyarakat yang lebih luas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9). Ia menyampaikan bahwa pembahasan dalam rapat berfokus pada kepemilikan rekening bagi warga negara Indonesia. Berdasarkan survei OJK dan BPS, tingkat inklusi keuangan nasional kini telah mencapai 93,62 persen, sementara literasi keuangan berada di angka 63,57 persen — capaian yang menurutnya menunjukkan tren yang menggembirakan.
Meski begitu, kesenjangan antara angka inklusi dan literasi tersebut menjadi alasan mengapa Pemerintah tak berhenti mendorong peningkatan keduanya. Tujuannya sederhana: semakin banyak masyarakat yang bukan hanya memiliki akses, tetapi juga memahami cara memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara maksimal.
Kolaborasi dengan Bank Himbara dan Pemadanan Data Dukcapil
Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah penyediaan rekening bagi masyarakat melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kebijakan ini bertujuan memperluas cakupan kepemilikan rekening sekaligus mempermudah akses masyarakat ke layanan keuangan formal.
Untuk mendukung implementasinya, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan dipadankan dengan sistem yang dimiliki Bank Indonesia, terutama yang terkait sistem pembayaran. Integrasi data semacam ini diyakini akan menghasilkan layanan keuangan yang lebih presisi dan terjangkau bagi masyarakat.
QRIS Jadi Gerbang Utama Transaksi Digital
Selain penyediaan rekening, Pemerintah juga memperkuat penggunaan sistem pembayaran digital lewat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai gateway system. Integrasi rekening dengan QRIS diharapkan mempermudah masyarakat bertransaksi sehari-hari sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan dalam aktivitas ekonomi.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ujar Airlangga.
Sebagai gambaran perkembangan QRIS terkini, Bank Indonesia mencatat bahwa hingga Juni 2026, QRIS telah digunakan oleh 65,77 juta pengguna serta diterima oleh 44,86 juta merchant, dengan 96,68 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM. Sekitar 6,23 juta di antara pengguna tersebut merupakan pengguna baru sepanjang Januari–Juni 2026, sebuah indikasi bahwa adopsi QRIS di masyarakat masih terus tumbuh. BI turut memandang QRIS bukan lagi sekadar alat pembayaran yang cepat dan praktis, melainkan telah menjadi pintu masuk utama bagi UMKM ke dalam ekosistem keuangan digital secara lebih luas. Momentum inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa QRIS dipandang strategis untuk diintegrasikan dengan program penyaluran melalui rekening yang tengah disiapkan Pemerintah.
Menyalurkan Program Pemerintah Lebih Efektif
Penguatan inklusi keuangan ini pada akhirnya diharapkan turut memperlancar penyaluran berbagai program Pemerintah kepada masyarakat. Dengan kepemilikan rekening yang makin merata, distribusi bantuan maupun program-program prioritas dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efisien.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Pemerintah untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan. Peningkatan inklusi dan literasi keuangan yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan nasional sekaligus menopang aktivitas perekonomian secara keseluruhan.
Ke depan, Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas otoritas dan lembaga guna memastikan perluasan akses rekening, integrasi data kependudukan, serta penguatan sistem pembayaran digital dapat berjalan optimal — sebagai fondasi ekosistem keuangan yang semakin inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
