(Vibizmedia – Jakarta) Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan nelayan sebagai salah satu agenda penting dalam pembangunan sektor pangan dan kelautan. Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang ditargetkan meningkat dari sekitar 103 menjadi 120.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan peningkatan NTN diperlukan untuk memperkecil kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat nelayan dan petani. Pemerintah melihat masih terdapat ruang yang cukup besar untuk memperbaiki daya beli dan kemampuan ekonomi rumah tangga nelayan.
Menurut Zulkifli, posisi NTN saat ini masih berada di sekitar 103, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) telah mencapai 129. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong berbagai program yang secara langsung menyentuh produktivitas, biaya usaha, akses pasar, serta pendapatan nelayan.
“Kalau pertanian itu 129, pokok 100 dia bisa untung 29 lebih, 29 persen, tapi kalau nelayan 100 untungnya 3 persen. Yang bangkrut, bukan untung, rugi. Tidak cukup makan, tidak cukup apa-apa. Nah ini harus kita kerja keras, Menteri Kelautan dan Kementerian terkait, tentu didukung oleh TNI dan lain-lain, agar nilai tukar ini dari 103 bisa menjadi 120,” ujar Zulkifli di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Memahami NTN dan Mengapa Angka 100 Penting
Dalam statistik, Nilai Tukar Nelayan bukan sekadar ukuran besarnya pendapatan nelayan. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan NTN sebagai indikator yang menunjukkan kemampuan tukar hasil perikanan tangkap dengan biaya produksi serta barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga nelayan. Secara sederhana, indikator ini membandingkan indeks harga yang diterima nelayan dengan indeks harga yang dibayar nelayan.
Karena itu, NTN perlu dibaca sebagai gambaran mengenai perubahan daya tukar atau terms of trade nelayan.
Secara umum, NTN di atas 100 menunjukkan bahwa perubahan harga yang diterima nelayan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga yang harus dibayar. Sebaliknya, NTN di bawah 100 menunjukkan tekanan terhadap daya tukar karena kenaikan harga yang diterima relatif lebih rendah dibandingkan kenaikan harga yang dibayar.
Dengan demikian, target peningkatan NTN dari 103 menuju 120 tidak semata-mata berarti pemerintah ingin menaikkan harga ikan. Perbaikan dapat ditempuh melalui dua sisi sekaligus: meningkatkan nilai atau harga hasil tangkapan dan mengendalikan berbagai biaya yang harus ditanggung nelayan.
Komponen biaya tersebut dapat mencakup kebutuhan produksi maupun konsumsi rumah tangga. Karena karakter usaha penangkapan ikan sangat dipengaruhi musim, cuaca, harga komoditas, biaya operasional kapal, bahan bakar, es, logistik, serta akses pasar, peningkatan NTN membutuhkan kebijakan yang menyentuh rantai ekonomi secara menyeluruh.
Kampung Nelayan Menjadi Instrumen Penguatan Ekonomi
Salah satu program yang diproyeksikan mendukung pencapaian target tersebut adalah pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Zulkifli mengatakan saat ini telah terdapat 65 KNMP yang dibangun dan pemerintah akan melanjutkan pembangunan 35 KNMP berikutnya.
Konsep KNMP tidak hanya diarahkan sebagai kawasan permukiman masyarakat pesisir. Pemerintah ingin kawasan tersebut berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang memiliki fasilitas pendukung dari hulu hingga hilir.
Sejumlah fasilitas yang disiapkan antara lain balai lelang, akses kapal, cold storage, bengkel, pabrik es, serta Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Keberadaan fasilitas tersebut memiliki kaitan langsung dengan pembentukan NTN. Infrastruktur penyimpanan, misalnya, dapat membantu menjaga kualitas hasil tangkapan dan memberi nelayan lebih banyak pilihan waktu untuk menjual ikan. Fasilitas lelang dapat memperkuat posisi nelayan dalam transaksi, sementara pabrik es dan cold storage dapat mengurangi risiko penurunan mutu hasil tangkapan.
Dengan demikian, pembangunan kampung nelayan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Infrastruktur tersebut diharapkan membentuk rantai usaha perikanan yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah lebih besar kepada masyarakat yang berada di tingkat produksi.
KKP sendiri pada 2026 merencanakan pembangunan KNMP di 1.269 lokasi di seluruh Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari target pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga akhir 2029.
Memotong Rantai Distribusi
Salah satu persoalan yang dapat memengaruhi kesejahteraan nelayan adalah panjangnya rantai distribusi. Hasil tangkapan harus berpindah dari nelayan ke pedagang, pengumpul, distributor, hingga pasar akhir.
Dalam rantai yang panjang, nilai ekonomi ikan dapat bertambah ketika sampai ke konsumen, tetapi bagian nilai yang diterima nelayan sebagai produsen awal belum tentu meningkat secara proporsional.
Karena itu, pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat mata rantai ekonomi yang berada dekat dengan nelayan.
Fasilitas seperti tempat pelelangan, penyimpanan dingin, pabrik es dan akses logistik dapat membantu mengurangi biaya transaksi dan menjaga kualitas hasil tangkapan. Pada saat yang sama, akses terhadap pasar yang lebih luas dapat membuka peluang bagi nelayan memperoleh harga yang lebih baik.
Dengan pendekatan tersebut, peningkatan NTN dapat didorong bukan hanya melalui kenaikan harga ikan, tetapi juga melalui efisiensi biaya dan peningkatan nilai tambah hasil perikanan.
Target 1.269 KNMP pada 2026
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan KNMP dilakukan secara bertahap. Untuk 2026, KKP menargetkan 1.269 kampung nelayan, kemudian 1.000 lokasi pada 2027, 1.000 lokasi pada 2028, dan sisanya diselesaikan hingga 2029.
Dokumen dan informasi resmi KKP juga menunjukkan bahwa program pembangunan 1.269 KNMP pada 2026 telah masuk dalam agenda pembangunan kementerian.
Dari sisi pembiayaan, kebutuhan anggaran pembangunan KNMP 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp10 triliun. Besarannya berbeda antarwilayah karena pembangunan disesuaikan dengan karakteristik dan tema masing-masing kawasan.
Menurut Trenggono, lokasi yang berfungsi sebagai kawasan hub dapat membutuhkan sekitar Rp8 miliar hingga Rp11 miliar, sedangkan kawasan penyangga diperkirakan membutuhkan sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar.
Perbedaan kebutuhan tersebut mencerminkan bahwa pembangunan kampung nelayan tidak menggunakan pendekatan seragam. Infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi geografis, aktivitas perikanan, kapasitas produksi, serta kebutuhan masyarakat setempat.
Budi Daya dan Revitalisasi Tambak
Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir juga tidak hanya diarahkan kepada nelayan tangkap.
Pemerintah menyiapkan pengembangan budi daya perikanan tematik di 40.000 lokasi. Program ini diharapkan dapat memperluas basis produksi perikanan sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, pemerintah mempercepat revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara Jawa atau Pantura. Sasaran utamanya adalah tambak yang sudah tidak produktif atau terbengkalai.
Revitalisasi ditargetkan mencakup sekitar 6.000 tambak. Jika dikelola secara produktif, kawasan tersebut dapat kembali menjadi sumber kegiatan ekonomi dan meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan masyarakat.
Program tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pesisir tidak dapat hanya mengandalkan hasil tangkapan laut. Diversifikasi melalui budi daya, pengolahan, penyimpanan, hingga industri hilir dapat menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
NTN Tidak Hanya Ditentukan oleh Harga Ikan
Target NTN 120 pada akhirnya membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menaikkan harga komoditas perikanan.
Karena NTN merupakan perbandingan antara harga yang diterima dan harga yang dibayar, pemerintah harus memperhatikan kedua sisi tersebut secara bersamaan.
Jika harga ikan meningkat tetapi biaya bahan bakar, perawatan kapal, es, logistik, kebutuhan rumah tangga, dan biaya produksi meningkat lebih cepat, kenaikan pendapatan nominal belum tentu menghasilkan perbaikan NTN yang signifikan.
Sebaliknya, peningkatan efisiensi operasional, akses pasar, fasilitas penyimpanan, kualitas hasil tangkapan, dan pengolahan pascapanen dapat meningkatkan posisi ekonomi nelayan meskipun kenaikan harga hasil tangkapan tidak terlalu besar.
Karena itu, fasilitas dalam KNMP memiliki peran strategis. Cold storage dapat membantu menjaga mutu, pabrik es mendukung penanganan hasil tangkapan, bengkel menjaga kesiapan armada, sementara SPBN dapat memperkuat akses terhadap kebutuhan operasional nelayan.
Jika berbagai fasilitas tersebut berfungsi secara optimal, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat membentuk ekosistem ekonomi pesisir yang lebih produktif.
Menghubungkan Produksi dengan Pasar
Tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur benar-benar diikuti dengan aktivitas ekonomi.
Kampung nelayan tidak cukup hanya memiliki bangunan fisik. Fasilitas harus digunakan, dikelola dengan baik, memiliki model bisnis yang jelas, dan terhubung dengan pasar.
Penguatan koperasi atau kelembagaan ekonomi masyarakat juga menjadi penting agar nelayan memiliki posisi tawar yang lebih baik. Dengan kelembagaan yang kuat, pengadaan kebutuhan produksi, pemasaran hasil tangkapan, hingga pengelolaan fasilitas bersama dapat dilakukan secara lebih efisien.
KKP sendiri menempatkan KNMP sebagai bagian dari agenda penguatan integrasi hulu-hilir dan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui strategi ekonomi biru.
Mengukur Keberhasilan dari Perubahan Ekonomi Nelayan
Pemerintah pada akhirnya akan menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa berbagai program tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di tingkat rumah tangga nelayan.
Target NTN 120 dapat menjadi salah satu indikator makro untuk melihat arah perubahan daya tukar. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama indikator lain seperti pendapatan nelayan, biaya operasional melaut, volume dan nilai hasil tangkapan, akses pasar, produktivitas, kualitas hasil perikanan, serta keberlanjutan sumber daya ikan.
Dengan pendekatan tersebut, pembangunan KNMP, revitalisasi tambak, pengembangan budi daya, penyediaan infrastruktur perikanan dan penguatan pasar dapat ditempatkan sebagai satu kesatuan kebijakan.
Target peningkatan NTN dari sekitar 103 menjadi 120 dengan demikian bukan sekadar mengejar kenaikan angka statistik. Lebih jauh, target tersebut mencerminkan upaya pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat pesisir untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik sekaligus menghadapi biaya hidup dan biaya produksi secara lebih kuat.
Bila berbagai program tersebut berjalan secara terintegrasi, kampung nelayan diharapkan tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi berkembang menjadi pusat produksi, pengolahan, distribusi, dan perdagangan hasil perikanan. Di titik inilah peningkatan NTN dapat menjadi cerminan dari perubahan yang lebih nyata dalam kehidupan ekonomi nelayan.
