(Vibizmedia-Nasional) Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia terus diintensifkan dengan mengerahkan lebih dari 60 ribu personel gabungan dan 49 helikopter di enam provinsi terdampak. Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan menjadi fokus utama pemadaman karena kondisi kebakaran dan asap mengganggu kesehatan serta aktivitas masyarakat.
Hingga Rabu (13/10/2026), lahan gambut yang masih dalam proses pemadaman di Kalimantan Tengah tercatat seluas 7,8 hektare, sedangkan kebakaran di lahan mineral mencapai 513,89 hektare. Area terdampak mencakup kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Berdasarkan laporan penanganan bencana, sebanyak 4.686 personel gabungan bertugas di Kalimantan Tengah dan 12.285 personel di Sumatera Selatan. Operasi pemadaman dilakukan melalui kombinasi penanganan darat, pengeboman air (water-bombing), dan operasi modifikasi cuaca (OMC).
Pada Rabu (13/10), operasi udara di Kalimantan Tengah melaksanakan enam sorti water-bombing dan dua sorti OMC. Sementara itu, di Sumatera Selatan dilakukan lima sorti water-bombing dan dua sorti OMC.
Meski demikian, operasi udara menghadapi kendala jarak pandang yang rendah. Kondisi tersebut sempat menghambat penerbangan helikopter untuk pemadaman di Kalimantan Tengah pada 1–12 Oktober dan di Sumatera Selatan pada 8–11 Oktober 2026.
Akibatnya, pos komando mengutamakan operasi darat ketika kondisi tidak memungkinkan bagi helikopter untuk beroperasi secara optimal.
49 Helikopter Dukung Pemadaman di Enam Provinsi
Selain Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan, penanganan karhutla juga terus dilakukan di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Riau, dan Jambi.
Sebanyak 49 helikopter dikerahkan untuk mendukung operasi pengeboman air dan patroli udara di enam provinsi tersebut. Penggunaannya dapat dilakukan lintas provinsi sesuai kebutuhan penanganan di lapangan.
Rata-rata satu helikopter untuk operasi water-bombing mampu memadamkan sekitar 3–5 hektare lahan. Namun, efektivitas operasi tetap bergantung pada kondisi cuaca, akses menuju titik api, serta kemampuan menjangkau lokasi kebakaran.
Untuk operasi modifikasi cuaca, penyesuaian strategi dilakukan melalui pemindahan basis operasional. Di Kalimantan Tengah, operasi menggunakan Bandara Syamsudin Noor, Tjilik Riwut, dan Pangkalan Bun. Sementara itu, operasi untuk wilayah Sumatera Selatan berbasis di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.
Pelaksanaan OMC masih bergantung pada pertumbuhan awan hujan. Sejauh ini, hujan yang turun di sejumlah wilayah masih tergolong ringan sehingga belum cukup membantu pemadaman secara optimal.
Secara keseluruhan, sebanyak 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk operasi darat di enam provinsi. Personel tersebut berasal dari berbagai unsur, termasuk BNPB, TNI, Polri, Manggala Agni, organisasi perangkat daerah, dan relawan.
Capaian pemadaman terhadap lahan terbakar baru dilaporkan rata-rata di atas 80% dari luas kebakaran harian. Meski demikian, upaya pengendalian masih terus dilakukan untuk mencegah munculnya titik api baru dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
Indonesia Apresiasi Dukungan Jepang
Di tengah penguatan kapasitas nasional, Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jepang dan personel Pasukan Bela Diri Darat Jepang atas dukungan penanganan karhutla di Kalimantan.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Pertahanan Jepang tertanggal 29 September 2026, Jepang memutuskan mengakhiri misi bantuan penanggulangan bencana internasional setelah menjalankan operasi pemadaman menggunakan helikopter CH-47 sejak 16 September 2026.
Operasi tersebut dilaksanakan selama 14 hari, yakni pada 16–29 September 2026. Jepang menyatakan dukungan itu turut membantu mencegah meluasnya kebakaran dan menilai penanganan selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Indonesia.
Penerimaan bantuan internasional dalam keadaan darurat bencana dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penerimaan Bantuan Internasional dalam Keadaan Darurat Bencana.
Dalam mekanisme tersebut, tawaran bantuan disampaikan melalui komunikasi resmi antarpemerintah dengan mencantumkan jenis misi, peralatan, jumlah dan keahlian personel, serta durasi penugasan.
Dengan berakhirnya masa operasi Jepang, penyelesaian administrasi, pelaporan, dan evaluasi bantuan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari hubungan bilateral Indonesia dan Jepang sekaligus pengalaman untuk memperkuat koordinasi internasional dalam penanggulangan bencana.
Penanganan karhutla selanjutnya bertumpu pada optimalisasi sumber daya nasional, dengan fokus pada pemadaman titik api, perlindungan masyarakat, dan pencegahan meluasnya kebakaran di wilayah terdampak.
