(Vibizmedia – Nasional) Dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya tetap optimis ekonomi Indonesia tahun 2017 akan menjadi lebih baik.
Ditengah-tengah sulitnya ekonomi dunia saat ini, Pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia pada tahun 2017 akan menjadi lebih baik. Sebab pemerintah melihat adanya peluang untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu di antaranya adalah dengan memasarkan produk dari Indonesia, tidak hanya ke negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Tiongkok.
Tapi juga ke negara-negara dengan jumlah penduduk besar yang belum pernah dilirik sebelumnya karena banyak produk dari Indonesia yang cocok dengan negara tersebut. Hanya dengan optimismelah kita bisa melalui tantangan dan rintangan-rintangan ke depan, ungkap Presiden saat membuka pertemuan tahunan Bank Indonesia di Jakarta Convention Center, Selasa (22/11).
Presiden sampaikan bahwa memang pertumbuhan ekonomi dunia saat ini masih belum menunjukkan perbaikan karena volume perdagangan dunia masih mengalami penurunan. Meski harga komoditi dari Indonesia sudah mulai naik, tapi masih pada posisi yang belum normal.
Kondisi seperti ini bukan berarti tanpa optimisme, terutama bila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ke-1 sebesar 4,94%, dan kuartal ke-2 meningkat menjadi 5,18%, dan kuartal ke-3 sebesar 5,02%. Kalau dibanding negara lain masih dalam posisi sangat baik. Kita sangat optimis untuk menuju ke depan. Tidak ada hal yang menyebabkan kita pesimis, terangnya.
Terbukti dengan inflasi tahun lalu pun sangat terjaga, yakni sebesar 3,53%. Dan tahun ini inflasi diperkirakan berada pada kisaran 3,3%. Untuk defisit transaksi berjalan, lanjut Presiden, juga masih berada pada posisi yang dapat dikendalikan dengan baik.
Kondisi seperti inilah yang harusnya membuat bangsa Indonesia optimis, tapi terkadang ada isu yang dibesar-besarkan dan menyebabkan kita tidak memiliki rasa optimis yang tinggi. Meskipun kalau kita lihat survei negara mana yang optimis di dunia. Kita ini ranking kedua setelah Tiongkok, jelasnya.
Untuk itu ada tiga kunci yang dibutuhkan untuk mewujudkan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik pada tahun 2017 yaitu meningkatkan daya saing agar memberikan kemudahan berusaha. Indonesia, dalam survei Ease on Doing Business (EODB) 2017 yang dilansir World Bank mengalami kenaikan 15 peringkat dari 106 menjadi 91. Meski mengalami kenaikan cukup tajam, Presiden mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang penting harus dikerjakan untuk memberikan kemudahan berusaha.
Pertama, urusan korupsi dan pungli. Kedua, yang berkaitan dengan inefisiensi birokrasi kita. Ketiga, mengejar ketertinggalan dalam pembangunan infrastruktur. Tiga hal ini yang jadi pokok, ungkap Presiden.
Hal lain yang dilakukan pemerintah untuk melakukan perbaikan guna meningkatkan daya saing adalah mengubah pemanfaatan anggaran dari konsumtif menjadi produktif. Upaya ini telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, misalnya saat menghapus subsisi bahan bakar minyak (BBM) di awal masa jabatan pemerintahan Jokowi-JK.
Pada 2014 subsidi mencapai Rp. 300 Triliun, ini angka yang besar sekali. Dan kita alihkan ke hal produktif, baik membangun irigasi, pendidikan maupun memperbaiki layanan kesehatan, ungkap Presiden.
Anggaran yang digunakan untuk hal yang produktif tentunya akan meningkatkan daya saing dan menjadikan negara kita dapat berkompetisi dengan negara lain.
Pengalihan anggaran dari sektor konsumtif ke produktif meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 76% yang digunakan untuk membangun jalan tol, pelabuhan-pelabuhan besar, bandara-bandara baik terminal atau runway-nya.
Dengan upaya inilah saya meyakini nantinya biaya transportasi, biaya logistik akan jauh lebih murah dan akhirnya harga barang akan jatuh lebih murah. Inilah yang harus kita kejar, tidak ada yang lain, ungkapnya.
Dari semua upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, fokus utama pembangunan pemerintah ada pada infrastruktur. Presiden sampaikan bahwa dirinya ingin fokus infrastruktur. Suara apapun yang datang, saya akan fokus di bidang infrastruktur ini, baik yang dikerjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi swasta, ungkapnya.
Presiden menjelaskan bahwa prioritas membangun infrastruktur diberikan ke sektor swasta. Bila swasta tidak bersedia karena Internadl Rate of Return (IRR) tidak menguntungkan, maka pembangunan infrastruktur diberikan kepada BUMN. Jika BUMN tidak bersedia barulah pemerintah menggunakan APBN.
Mengapa pembangunan infrastruktur ini tidak menggunakan APBN? Dalam lima tahun pembangunan infrastruktur diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp. 4.900 Triliun.
Negara hanya bisa menyiapkan Rp. 1.500 Triliun, sisanya dari swasta. Karena tidak mungkin APBN bisa mengerjakan ini, sehingga meningkatkan investasi, arus uang masuk ke negara kita merupakan keharusan. Tanpa itu akan sulit kita menyelesaikan infrastruktur yang ada. Kalau menunggu APBN, mungkin 15-20 tahun baru bisa selesai, terangnya.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
