(Vibizmedia – Nasional) Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani kontrak pengadaan 7 blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP pada minggu ketiga Maret lalu.
Terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) putaran kedua, pada akhir Maret lalu telah di distribusikan sebagian untuk DKI Jakarta, yang sisanya akan didistribusikan secara bertahap sampai selesai, ungkap Tjahjo, Selasa (4/4).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa pengadaan 7 juta blanko e-KTP telah dimenangkan oleh perusahaan dalam negeri. Sampai saat ini, sudah sebesar 96,54% dari sebanyak 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk, masih terdapat yang dobel-dobel. Kemendagri menargetkan sekitar 3 juta tersebut akan selesai pada tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri meminta maaf atas permasalahan keterlambatan pencetakan e-KTP itu karena hampir 100 pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam 1,5 tahun ini harus bolak-balik ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait pemeriksaan kasus korupsi e-KTP. Sehingga, secara psikis terganggu, ya, tapi secara optimalisasi bisa tercapai dengan baik, ungkapnya.
Selain harus menyediakan dan mendistribusikan 4,5 juta blanko e-KTP, menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pihaknya juga harus menyediakan per tahun 3 juta untuk yang KTP lajang ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, yang pindah alamat. Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan tender untuk pemeliharaan server yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan Amerika Serikat, dan akan dicarikan perusahaan lain.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
