(Vibizmedia-Nasional) Komitmen Indonesia menuju kemandirian energi bersih kembali ditegaskan melalui pertemuan strategis antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan implementasi energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan skema satu desa satu megawatt.
Bahlil mengungkapkan bahwa pembahasan teknis terkait skema pelaksanaan dan pembiayaan proyek telah memasuki tahap akhir. Program raksasa itu, menurutnya, merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo untuk memperluas akses listrik bersih dan terjangkau hingga ke desa-desa dan wilayah terpencil.
“Tadi kami membahas secara detail karena ini menjadi satu gagasan besar dari Bapak Presiden yang kami harus eksekusi terkait dengan satu desa satu megawatt,” ujarnya usai pertemuan.
Ia menambahkan, penyusunan skema pembiayaan kini hampir rampung. “Alhamdulillah tadi sudah hampir selesai, tapi kita lihat skemanya sekarang yang kita lagi bahas dengan pembiayaannya,” kata Bahlil.
Program PLTS “satu desa satu megawatt” diharapkan memperkuat ketahanan energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus mendukung visi Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan dalam jangka panjang.
Selain isu energi terbarukan, Presiden Prabowo dan Bahlil juga membahas peristiwa di Bandara Morowali yang diduga terkait aktivitas pertambangan ilegal. Menteri ESDM menjelaskan bahwa satuan tugas telah diterjunkan untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan adanya pelanggaran dalam kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
“Sampai dengan sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal, atau menambang di luar wilayah izinnya akan tetap diproses secara umum,” tegasnya.
Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu di sektor pertambangan. Pemerintah, ujarnya, tidak akan membiarkan negara kalah oleh praktik-praktik melanggar hukum.
“Arahan Bapak Presiden kepada kami adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu karena negara tidak boleh kalah dari hal-hal yang melanggar,” tandasnya.
Pertemuan ini memperlihatkan dua fokus besar pemerintah: memperkuat ekosistem energi bersih nasional dan menata ulang sektor pertambangan agar berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan sesuai regulasi.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari transformasi besar yang tengah dijalankan pemerintah untuk mendukung percepatan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
