(Vibizmedia-Kolom) Selama beberapa dekade terakhir, keberlanjutan (sustainability) sering dipandang sebagai nilai tambah yang bersifat sukarela. Perusahaan yang menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) memperoleh citra yang lebih baik di mata investor maupun konsumen, tetapi tidak selalu menghadapi konsekuensi hukum apabila mengabaikannya. Paradigma tersebut kini berubah secara fundamental melalui hadirnya Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) dari Uni Eropa.
Direktif ini merupakan salah satu regulasi keberlanjutan paling ambisius yang pernah diterbitkan Uni Eropa. Disahkan pada 25 Juli 2024 sebagai Directive (EU) 2024/1760, CSDDD mengubah konsep tanggung jawab perusahaan dari sekadar melaporkan praktik keberlanjutan menjadi kewajiban hukum untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan memperbaiki dampak negatif terhadap hak asasi manusia maupun lingkungan di seluruh rantai nilai perusahaan.
Yang membuat regulasi ini sangat penting adalah cakupannya yang melampaui batas wilayah Eropa. Walaupun dibuat oleh Uni Eropa, dampaknya dirasakan oleh ribuan perusahaan di berbagai negara, termasuk Indonesia, yang menjadi bagian dari rantai pasok perusahaan-perusahaan Eropa.
Bagi Indonesia, CSDDD bukan sekadar aturan baru dari luar negeri. Regulasi ini berpotensi mengubah cara perusahaan nasional menjalankan bisnis, memilih pemasok, mengelola tenaga kerja, hingga menjaga lingkungan. Perusahaan yang selama ini hanya berorientasi pada harga dan kapasitas produksi kini harus mampu menunjukkan bahwa seluruh proses bisnisnya memenuhi standar keberlanjutan internasional.
Inti dari CSDDD adalah konsep due diligence atau uji tuntas keberlanjutan. Perusahaan diwajibkan untuk secara aktif mengidentifikasi risiko terhadap hak asasi manusia dan lingkungan di sepanjang rantai pasoknya. Risiko tersebut tidak hanya berasal dari kegiatan perusahaan sendiri, tetapi juga dari anak perusahaan, pemasok bahan baku, kontraktor, hingga mitra bisnis lainnya.
Pendekatan ini dibangun berdasarkan pedoman OECD Guidelines for Multinational Enterprises serta UN Guiding Principles on Business and Human Rights, yang selama bertahun-tahun menjadi standar internasional mengenai bisnis yang bertanggung jawab. Melalui CSDDD, prinsip-prinsip tersebut kini memperoleh kekuatan hukum yang mengikat.
Secara praktis, perusahaan diwajibkan melakukan beberapa langkah utama. Pertama, mengidentifikasi lokasi dan bentuk risiko dalam rantai nilai. Kedua, membangun sistem pencegahan sebelum kerusakan terjadi. Ketiga, mengurangi dampak apabila risiko tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Keempat, memberikan pemulihan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia maupun kerusakan lingkungan. Seluruh proses tersebut harus berlangsung secara berkelanjutan, bukan hanya dilakukan sekali untuk memenuhi kewajiban administratif.
Mengapa aturan ini begitu penting bagi Indonesia?
Uni Eropa merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia. Nilai ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2024 mencapai sekitar USD17,3 miliar. Pada saat yang sama, sekitar 6.900 perusahaan besar Eropa akan menjadi subjek langsung CSDDD. Perusahaan-perusahaan tersebut diwajibkan memeriksa seluruh rantai pasoknya, termasuk pemasok di Indonesia.
Konsekuensinya sangat jelas. Tekanan kepatuhan akan mengalir dari perusahaan induk di Eropa menuju seluruh jaringan pemasok di berbagai negara. Perusahaan Indonesia yang tidak mampu menunjukkan praktik bisnis yang bertanggung jawab berisiko kehilangan kontrak bisnis tanpa melalui proses peringatan yang panjang.
Ancaman tersebut bukan sekadar teori. CSDDD memberikan sanksi yang cukup berat kepada perusahaan Eropa yang gagal menjalankan kewajiban uji tuntas. Denda dapat mencapai hingga 5 persen dari omzet global, disertai kemungkinan gugatan perdata atas kerugian yang timbul akibat kegagalan menjalankan proses due diligence. Karena risiko finansial yang besar inilah perusahaan-perusahaan Eropa akan semakin selektif dalam memilih pemasok.Sejumlah sektor di Indonesia diperkirakan akan menerima dampak paling besar.
Industri kelapa sawit menjadi salah satu sektor utama karena selama bertahun-tahun menghadapi sorotan mengenai deforestasi, perubahan penggunaan lahan, serta konflik hak masyarakat adat. Mengingat sawit merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Eropa, perusahaan di sektor ini diperkirakan akan menghadapi pemeriksaan yang semakin ketat mengenai asal-usul bahan baku dan praktik pengelolaan lahan.
Sektor tekstil dan alas kaki juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besar. Pembeli internasional selama ini telah memberikan perhatian terhadap kondisi kerja di pabrik, jam kerja, keselamatan pekerja, hingga tingkat upah. Dengan berlakunya CSDDD, seluruh aspek tersebut tidak lagi sekadar menjadi bagian dari audit sosial, tetapi menjadi bagian dari kewajiban hukum perusahaan Eropa dalam mengelola rantai pasoknya.
Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia juga menjadi sorotan. Nikel merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik yang sangat dibutuhkan industri otomotif Eropa. Namun di sisi lain, aktivitas pertambangan sering dikaitkan dengan dampak lingkungan, penggunaan energi, serta hubungan dengan masyarakat sekitar. CSDDD akan meningkatkan tuntutan terhadap transparansi dan pengelolaan dampak di sektor pertambangan.
Perikanan menjadi sektor lain yang menghadapi tekanan. Isu mengenai kerja paksa di kapal penangkap ikan telah lama menjadi perhatian komunitas internasional. Dengan CSDDD, pembeli Eropa akan diminta memastikan bahwa produk perikanan yang mereka beli berasal dari rantai pasok yang menghormati hak-hak pekerja. Demikian pula sektor karet yang memiliki risiko terkait pembukaan lahan dan hilangnya kawasan bernilai konservasi tinggi.Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan tidak cukup hanya memiliki dokumen kebijakan keberlanjutan. CSDDD mengharuskan perusahaan membangun sistem yang komprehensif.
Langkah pertama adalah menetapkan kebijakan internal yang jelas mengenai keberlanjutan beserta struktur tata kelola yang bertanggung jawab. Berikutnya perusahaan harus memetakan risiko hingga ke pemasok tingkat kedua bahkan tingkat berikutnya, bukan hanya pemasok langsung. Selanjutnya perusahaan diwajibkan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses pekerja maupun masyarakat tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Apabila ditemukan risiko, perusahaan harus melakukan pencegahan, membangun kapasitas pemasok, atau menghentikan hubungan bisnis apabila tidak ada perbaikan. Seluruh proses kemudian dipantau dan dilaporkan secara berkala, serta diikuti langkah pemulihan apabila terjadi pelanggaran.
Penerapan CSDDD sendiri dilakukan secara bertahap. Setelah mulai berlaku pada Juli 2024, negara-negara anggota Uni Eropa memiliki waktu untuk mengadopsinya ke dalam hukum nasional. Gelombang pertama penerapan dimulai pada Juli 2027 bagi perusahaan dengan lebih dari 5.000 karyawan dan omzet di atas 1,5 miliar euro. Gelombang berikutnya mencakup perusahaan dengan lebih dari 1.000 karyawan dan omzet di atas 450 juta euro hingga tahun 2029. Namun, banyak perusahaan Eropa telah mulai memperbarui standar pengadaan dan melakukan audit terhadap pemasok jauh sebelum tenggat tersebut.
Karena itu, bagi perusahaan Indonesia, menunggu hingga seluruh aturan berlaku penuh bukanlah pilihan yang bijaksana. Permintaan mengenai keterlacakan bahan baku, bukti kepatuhan terhadap hak pekerja, kebijakan anti-deforestasi, hingga sistem pengelolaan lingkungan sudah mulai muncul dalam proses pengadaan berbagai perusahaan multinasional.
Di balik berbagai tantangan tersebut, CSDDD juga membuka peluang strategis. Perusahaan yang lebih dahulu membangun sistem keberlanjutan berpotensi memperoleh kontrak jangka panjang, akses ke segmen pasar premium yang memiliki standar ESG tinggi, posisi tawar yang lebih kuat dalam negosiasi dengan pembeli internasional, serta risiko bisnis yang lebih rendah ketika regulasi keberlanjutan semakin meluas ke berbagai negara.
CSDDD menandai perubahan besar dalam perdagangan global. Keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh harga murah, kapasitas produksi, atau kecepatan pengiriman. Faktor transparansi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang baik kini menjadi bagian penting dari persaingan bisnis internasional.
Bagi Indonesia, regulasi ini merupakan sinyal bahwa keberlanjutan telah bertransformasi dari sekadar komitmen moral menjadi persyaratan bisnis. Perusahaan yang mampu beradaptasi lebih cepat akan memiliki peluang lebih besar mempertahankan akses ke pasar Eropa dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Sebaliknya, perusahaan yang mengabaikan perubahan ini berisiko kehilangan kepercayaan pembeli internasional di tengah semakin ketatnya standar perdagangan dunia.
