(Vibizmedia – Nasional) Dinilai menghambat investasi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur cost recovery dan pajak-pajak di hulu migas segera dilakukan.
Upaya pengajuan revisi tersebut telah dilakukan oleh Menko Kemaritiman dalam 3 pekan terakhir karena menyebabkan terlalu banyaknya pajak yang dipungut sehingga investor malas mencari minyak di Indonesia.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan bahwa cadangan migas Indonesia khususnya minyak akan segera habis kalau tidak ada terobosan-terobosan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kegiatan eksplorasi migas.
Berdasarkan data Kementerian ESDM dan perhitungan, sampai saat ini, produksi minyak Indonesia mencapai 820.000 barel per hari (bph) dan akan terus merosot tajam hingga tinggal 550.000 bph pada 2020, 247.000 bph di 2030, 128.000 bph di 2040 dan 77.000 bph di 2050.
Dengan pertumbuhan ekonomi saat ini sebesar 5,1%, per tahun konsumsi migas tumbuh 4%, kedepannya pada tahun 2050 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak dalam volume yang sangat besar, ungkap Wiratmaja, Jumat (9/9).
Salah satu terobosan yang perlu dilakukan untuk mendorong penemuan cadangan-cadangan baru sekaligus menahan laju penurunan (decline) produksi migas nasional adalah merevisi PP 79/2010.
Wiratmaja sampaikan bahwa perlu dilakukannya penyempurnaan untuk memberi kepastian hukum pada investor, baik dari sisi cost recovery maupun perpajakan dihulu migas, sehingga industri migas di Indonesia lebih atraktif.
Dengan potensi migas yang tergolong masih besar yang terdapat di daerah-daerah terpencil dan laut dalam, dengan digenjotnya eksplorasi akan meningkatkan cadangan migas di Indonesia.
Journalist : Rully
Editor : Mark Sinambela
