(Vibizmedia – Semarang) Progres pembangunan Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II serta Penataan Kawasan Kampung Nelayan Semarang sudah mencapai 85 persen dan diproyeksikan akan selesai pada Agustus 2024.
Demikian progress terakhir yang disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pengendalian Banjir dan Rob Tahap II dan Penataan Kawasan Kampung Nelayan Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, Senin (17/6/2024).
Dalam siaran pers pada Senin (17/6/2024) Menteri Basuki menyatakan bahwa seluruh progresnya sudah mencapai 85 persen dan nanti akan selesai semua pada Agustus 2024. Ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Semarang dan Kementerian PUPR dimana pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang, dan pembangunan oleh Kementerian PUPR.
Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II mulai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) pada 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp231,6 miliar.
Sedangkan Penataan Kawasan Kampung Nelayan di Tambak Lorok dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya mulai Mei 2017 dan selesai pada April 2019. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penataan kawasan tersebut sebesar Rp45,6 miliar.
Menteri Basuki menyatakan, untuk kawasan seluas 56 Hektare (Ha) ini dilakukan penataan kawasan serta pengendalian banjir dan rob. Tanggul dibangun sepanjang 3,6 (kilometer) km dan saat ini sudah tertutup semua sehingga tidak akan ada lagi banjir dan rob yang masuk di kawasan Tambak Lorok ini.
Menteri PUPR menjelaskan, dalam sistem pengendalian banjir terdapat 2 kolam retensi/ tampungan yang memiliki luas 12,02 Ha dan 8,57 Ha. Masing-masing kolam retensi juga dilengkapi pompa berkapasitas 3 x 500 liter per detik.
Pengendalian Banjir dan Rob di Kawasan Tambak Lorok Tahap II ini akan efektif dalam mengendalikan banjir dan rob yang ada di Semarang.
Menteri Basuki berpendapat hal ini akan jadi percontohan seperti yang disampaikan Presiden. Karena daerah di sepanjang Pantura itu perlu penanganan karena juga mengalami penurunan tanah (land subsidence), jadi tidak hanya Jakarta, tapi juga Tegal, Pekalongan, Demak, termasuk Semarang.
Dalam tinjauannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proyek itu diproyeksikan dapat menahan rob yang terjadi dalam jangka waktu 30 tahun kedepan dan pada Agustus 2024 akan mulai efektif.
Presiden menyatakan, panjang untuk tanggul robnya adalah sepanjang 3,6km. Dalam jangka waktu minimal 30 tahun bisa menahan rob yang terjadi. Saat ini baru dibangun, tapi kalau sudah selesai di bulan Agustus baru akan terlihat efektivitasnya.
Kepala Negara menuturkan bahwa proyek pengendalian banjir dan penataan kampung nelayan ini akan menjadi percontohan bagi daerah rentan lain apabila dalam penerapannya dapat efektif.
Presiden Jokowi menyatakan, kalau sudah selesai pembangunannya, maka baru bisa dilihat efektivitas tanggulnya seperti apa. Kalau memang hasilnya baik, demikian juga dengan penataan kampung nelayan, maka akan dijadikan duplikasi di daerah lain. Paling tidak ada contohnya dulu.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Penjabat (PJ) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti, Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Bob Arthur Lombogia, Direktur Sungai dan Pantai Dwi Purwantoro, Kepala Biro Komunikasi Publik Pantja Dharma Oetojo, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana Harya Muldianto, Kepala BBPJN Jawa Tengah – DIY Rien Marlia, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah Kuswara.
