(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap beredarnya situs palsu yang mengatasnamakan layanan Skillhub, seiring dibukanya pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional pada 23 Februari 2026.
Portal tidak resmi tersebut berpotensi menyesatkan publik, membuka peluang penipuan daring (phishing), serta mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menegaskan bahwa situs resmi Skillhub hanya menggunakan domain skillhub.kemnaker.go.id. Ia meminta masyarakat memastikan alamat yang diakses merupakan kanal resmi pemerintah. Salah satu contoh domain palsu yang beredar adalah skillhub.kemnakerri.com, yang tidak terkait dengan Kemnaker.
Menurutnya, bahaya situs palsu tidak hanya pada informasi yang keliru, tetapi juga dapat menjadi sarana pencurian data dan penipuan digital yang merugikan masyarakat.
Kemnaker menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran Program Pelatihan Vokasi Nasional dilakukan secara terpusat melalui domain resmi pemerintah dan tidak tersedia di tautan atau platform lain di luar kemnaker.go.id.
Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diimbau untuk:
- Memeriksa alamat situs sebelum mengisi data pribadi
- Memastikan domain berakhiran kemnaker.go.id
- Menghindari tautan dari sumber yang tidak jelas
- Menghentikan proses jika menemukan kejanggalan
- wMelaporkan situs mencurigakan melalui kanal resmi atau laman bantuan.kemnaker.go.id
Skillhub sendiri merupakan fitur dalam platform digital SIAPkerja yang menjadi pintu akses terintegrasi berbagai program pelatihan vokasi nasional. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh informasi, mendaftar, mengikuti pelatihan, hingga memantau perkembangan pembelajaran secara transparan.
Platform tersebut juga mendokumentasikan hasil pelatihan sebagai bagian dari penguatan ekosistem layanan ketenagakerjaan berbasis digital.
Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelatihan vokasi, Kemnaker menekankan pentingnya literasi digital dan kewaspadaan siber agar transformasi layanan ketenagakerjaan tidak dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Pemerintah memastikan perlindungan data serta integritas sistem menjadi prioritas dalam pengembangan layanan digital ketenagakerjaan nasional.
