(Vibizmedia – Cebu, Filipina) Pada 2026, Filipina sebagai Ketua ASEAN menghadapi tantangan berat akibat eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu gangguan rantai pasok energi serta lonjakan harga komoditas dan pangan di kawasan. Dampak tersebut membuat perekonomian ASEAN kembali dihadapkan pada risiko perlambatan, untuk pertama kalinya sejak masa pandemi.
Pertemuan ke-27 ASEAN Economic Community (AEC) Council digelar di Dusit Thani, Cebu, Filipina, pada 7 Mei 2026. Melalui forum ini, Filipina berupaya merespons dampak konflik, termasuk ketegangan di Selat Hormuz yang berimbas langsung pada negara-negara ASEAN.
Sebagai pimpinan rapat, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Maria Cristina Aldeguer-Roque, dalam sambutannya meminta pandangan para Menteri Ekonomi ASEAN terkait langkah mitigasi terhadap terganggunya pasokan energi dan produk turunan minyak di kawasan. Dalam kesempatan tersebut, lembaga riset Jepang ERIA turut memaparkan rekomendasi penguatan ketahanan ekonomi regional melalui koordinasi kebijakan industri.
Sementara itu, Kepala Ekonom AMRO, Dong He, menyoroti risiko kebijakan domestik Amerika Serikat yang turut memicu disrupsi pasokan energi dan bahan penting seperti pestisida. Kondisi ini berdampak pada kenaikan biaya energi dan transportasi, depresiasi nilai tukar, serta lonjakan inflasi di kawasan hingga mencapai level tertinggi sejak pandemi. AMRO bahkan mengingatkan potensi tekanan stagflasi, yakni perlambatan pertumbuhan ekonomi disertai inflasi tinggi, yang disebut sebagai yang terberat sejak 2011. Untuk itu, AMRO mendorong kebijakan jangka pendek yang adaptif sekaligus strategi jangka panjang yang memperkuat ketahanan ekonomi.
Asian Development Bank (ADB) juga memberikan pandangan dengan mengusulkan langkah-langkah stabilisasi guna meredam dampak konflik terhadap ekonomi ASEAN. ADB menekankan pentingnya penguatan ketahanan energi dan pangan melalui kolaborasi konkret antara negara anggota, lembaga ASEAN, dan sektor swasta. Selain itu, ADB menyatakan kesiapan untuk mendukung stabilitas pasar keuangan melalui intervensi di pasar modal kawasan.
Di sisi lain, Sekretariat ASEAN mengajukan inisiatif ASEAN CORE (Coordinated Response for Enduring Resilience) sebagai respons cepat untuk memperkuat ketahanan regional. Inisiatif ini mencakup reformasi kelembagaan, pendalaman integrasi ekonomi dan keuangan, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta peningkatan resiliensi rantai pasok, khususnya di sektor maritim.
Mewakili Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya langkah konkret dalam memperkuat ketahanan kawasan guna menghadapi dampak konflik global. Ia menyampaikan bahwa penguatan ketahanan energi, optimalisasi platform kerja sama yang telah ada, serta peningkatan perdagangan intra-ASEAN dan dengan mitra strategis menjadi kunci utama.
Airlangga juga menyoroti pentingnya pemanfaatan berbagai skema kerja sama seperti ASEAN Plus One Free Trade Agreements (FTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta inisiatif ketahanan energi seperti ASEAN Power Grid (APG) dan ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security (APSA). Menurutnya, sentralitas ASEAN harus dimanfaatkan untuk membangun ketahanan rantai pasok di kawasan.
Lebih lanjut, Airlangga mendorong ASEAN untuk memperkuat kerja sama di sektor energi, pangan, dan rantai pasok sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi. Upaya tersebut meliputi diversifikasi sumber dan jalur pasokan energi, penguatan cadangan energi, percepatan implementasi kerja sama regional, serta perluasan mitra dagang dengan tetap menjadikan perdagangan intra-ASEAN sebagai prioritas utama.
