(Vibizmedia – Nasional) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali memimpin sidang atas laporan yang masuk melalui kanal debottlenecking, yakni saluran pengaduan resmi Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE), yang sebelumnya dikenal sebagai Satgas P2SP.
Sidang ini menjadi bagian dari upaya konkret pemerintah dalam memberikan kepastian hukum sekaligus mengatasi berbagai hambatan yang mengganggu realisasi investasi strategis di Indonesia. Dalam arahannya, Menkeu menegaskan bahwa Satgas P3M-PPE kini memiliki mandat yang lebih kuat, seiring terbitnya Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026.
Menurutnya, hal tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh kementerian agar percepatan pembangunan tidak terhambat oleh persoalan teknis yang berlarut-larut. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang yang berlangsung di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (7/5).
Dalam sidang tersebut, dibahas dua isu utama. Pertama, terkait perizinan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling yang diajukan oleh PT Indo Acwa Tenaga Saguling. Kedua, mengenai perjanjian kerja sama proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) antara PT Sarana Utama Synergy dan Pemerintah Kota Makassar.
Melalui forum ini, Kementerian Keuangan berharap sinergi antar kementerian dan lembaga semakin kuat dalam mengurai hambatan investasi (debottlenecking), sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional dapat didorong melalui realisasi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi di tingkat Eselon I dan II.
Capaian tersebut tidak hanya mencerminkan angka semata, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kendala investasi secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan, demi menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, pasti, dan kondusif bagi para pelaku ekonomi nasional.
