(Vibizmedia – Jakarta) Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Triwulan I 2026 menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat, sehat, dan efektif dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, APBN terus berperan sebagai instrumen utama dalam menjaga ketahanan ekonomi, melindungi masyarakat, serta memastikan berbagai agenda pembangunan tetap berjalan konsisten di tengah ketidakpastian global.
“Hingga 31 Maret 2026, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN, tumbuh 10,5 persen secara tahunan,” ujar Menkeu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/5/2026).
Dari sisi penerimaan, kinerja perpajakan menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target, dengan penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dan tumbuh signifikan sebesar 20,7 persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi, stabilnya harga komoditas, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem digital perpajakan.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target. Meski mengalami kontraksi secara tahunan, sektor ini tetap memberikan kontribusi penting dalam menjaga pendapatan negara serta mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri dalam negeri.
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN. Secara tahunan PNBP mengalami penurunan, namun jika tidak memasukkan dividen BUMN, kinerjanya justru menunjukkan pertumbuhan positif.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target, tumbuh 31,4 persen (yoy). Menkeu menilai percepatan ini menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp610,3 triliun, mencerminkan akselerasi program prioritas, belanja kementerian/lembaga, serta berbagai program perlindungan sosial yang langsung dirasakan masyarakat. Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp204,8 triliun, menandakan penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendorong pelayanan publik dan pembangunan.
Dalam pelaksanaan program prioritas, realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp55,3 triliun, dengan jangkauan 61,8 juta penerima dan melibatkan lebih dari 26 ribu satuan pelayanan.
Secara keseluruhan, APBN mencatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer negatif Rp95,8 triliun. Pemerintah menilai posisi tersebut masih dalam batas aman dan sesuai dengan desain APBN 2026. Pembiayaan anggaran pun dikelola secara hati-hati, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan.
Di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik dan tekanan harga energi, APBN tetap berfungsi sebagai peredam gejolak ekonomi. Sektor manufaktur Indonesia pun masih berada di zona ekspansi, menunjukkan aktivitas ekonomi yang tetap terjaga.
Menkeu menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia tercermin dari berbagai indikator, seperti surplus neraca perdagangan yang berlanjut dan kinerja ekspor yang tetap solid. Peningkatan impor bahan baku dan barang modal juga menandakan aktivitas produksi dan investasi domestik masih tumbuh.
Pada Triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh 5,61 persen (yoy), didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan ekspansi sektor produktif. Belanja pemerintah melalui APBN juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga momentum tersebut.
Di sisi lain, inflasi tetap terkendali pada level 3,48 persen di Triwulan I dan menurun menjadi 2,42 persen pada April 2026.
Ketahanan sektor keuangan juga terjaga. Pemerintah terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta kepercayaan pasar. Pasar SBN tetap solid dengan minat investor yang tinggi, tercermin dari rasio penawaran yang kuat serta aliran modal masuk yang positif.
Menkeu menilai kondisi ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Ke depan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus memperkuat koordinasi untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
Dengan pengelolaan fiskal yang prudent dan sinergi kebijakan yang solid, pemerintah optimistis APBN 2026 akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
