(Vibizmedia – Jakarta) Ketidakpastian global yang ditandai oleh meningkatnya tensi geopolitik, fluktuasi pasar keuangan, serta disrupsi rantai pasok kini tidak lagi bersifat sementara, melainkan telah menjadi kondisi yang berlangsung terus-menerus atau the new normal. Dalam situasi risiko global yang semakin kompleks dan saling terhubung, penguatan tata kelola serta manajemen risiko menjadi kunci utama untuk menjaga ketahanan perekonomian. Meski demikian, prospek ekonomi Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang solid.
Dalam laporan World Economic Outlook edisi Juli 2026, International Monetary Fund (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5% untuk tahun 2026. Angka tersebut tetap stabil meskipun proyeksi pertumbuhan kawasan Emerging and Developing Asia direvisi turun dari 5,1% menjadi 5%. Sejalan dengan itu, Asian Development Bank (ADB) juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan Indonesia di level 5,2% pada 2026, sementara proyeksi rata-rata pertumbuhan negara berkembang di Asia Tenggara diturunkan dari 4,7% menjadi 4,6%.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Ferry Irawan, yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi sinyal positif atas ketahanan fundamental ekonomi Indonesia di tengah dinamika global. Hal itu disampaikannya dalam forum Risk and Governance Summit 2026 di Jakarta, Selasa (14/07).
Ketahanan tersebut juga diperkuat oleh peringkat layak investasi (investment grade) Indonesia yang tetap dipertahankan oleh lembaga pemeringkat global. S&P Global Ratings kembali menegaskan peringkat kedaulatan Indonesia di level BBB/A-2 dengan prospek stabil. Penilaian ini mencerminkan kepercayaan terhadap kekuatan fundamental ekonomi serta kredibilitas kebijakan nasional. Selain itu, lembaga internasional juga mengakui peningkatan kualitas tata kelola Indonesia, termasuk dalam hal efektivitas kelembagaan, kepastian kebijakan, transparansi, akses pasar, dan efisiensi infrastruktur keuangan.
Menurut Ferry, tata kelola yang adaptif terhadap masa depan (future-ready governance) harus mampu mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis, serta meresponsnya melalui kebijakan yang terkoordinasi dan kredibel. Ia menegaskan bahwa kompleksitas tantangan global menuntut kolaborasi lintas sektor serta konsistensi dalam implementasi regulasi.
Pemerintah bersama otoritas keuangan terus memperkuat integritas dan kepercayaan pasar melalui kebijakan yang terintegrasi, sekaligus memperdalam pasar keuangan untuk memperluas basis investor dan meningkatkan likuiditas. Reformasi sektor keuangan juga dipercepat, antara lain melalui pengembangan transaksi mata uang lokal, pembangunan ekosistem emas batangan nasional, digitalisasi layanan keuangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan pembiayaan sektor produktif.
Di sektor riil, pemerintah terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam, termasuk melalui revisi kebijakan devisa hasil ekspor guna meningkatkan transparansi dan nilai tambah ekonomi. Ke depan, pertumbuhan ekonomi akan semakin ditopang oleh transformasi digital, ekonomi hijau, serta pengembangan Artificial Intelligence. Indonesia juga aktif memperkuat kerja sama ekonomi global melalui berbagai forum seperti OECD, BRICS, ASEAN, dan IPEF.
Menutup sambutannya, Ferry menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penyelenggaraan forum yang mempertemukan pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri, dan profesional di bidang tata kelola. Forum tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola sebagai fondasi kepercayaan, ketahanan, dan kemakmuran ekonomi jangka panjang.
Ia berharap forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan membangun tata kelola yang siap menghadapi masa depan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan sektor jasa keuangan yang semakin kuat dan transparan, diharapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana dicanangkan Presiden dapat tercapai.
