(Vibizmedia – Sumedang, Jawa Barat) Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, turun langsung berdialog dengan para pengusaha penggilingan padi se-Bandung Raya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (1/8). Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BULOG dan pelaku usaha dalam menjaga kualitas beras nasional guna mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Rizal menegaskan bahwa pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak hanya bergantung pada jumlah stok, tetapi juga konsistensi dalam menjaga mutu beras sejak proses penggilingan hingga distribusi ke masyarakat.
“Kualitas beras adalah tanggung jawab bersama. Stok besar harus diimbangi dengan mutu yang terjaga. Karena itu, kami mengajak mitra penggilingan terus meningkatkan standar pengolahan dan memperkuat kolaborasi dengan BULOG,” ujarnya.
Saat ini, stok beras yang dikelola BULOG mencapai sekitar 5,4 juta ton. Oleh karena itu, fokus tidak hanya pada pengadaan, tetapi juga pemeliharaan kualitas selama penyimpanan dan penyaluran.
Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Jawa Barat, Rizal juga meninjau mitra penggilingan CV Sarana Putra 2 di Sumedang untuk memastikan proses produksi—mulai dari penerimaan gabah hingga hasil akhir—memenuhi standar kualitas BULOG.
Selain itu, ia melakukan inspeksi ke Gudang Filial Kordon guna memastikan kesiapan infrastruktur penyimpanan CBP, termasuk pengecekan kualitas beras, kebersihan gudang, sistem penyimpanan, hingga sirkulasi stok.
Rizal menambahkan bahwa pengamanan gudang diperkuat melalui sinergi dengan aparat TNI dan Polri untuk menjamin keamanan stok beras pemerintah agar proses penyimpanan dan distribusi berjalan aman dan lancar.
Ia menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, BULOG, pelaku usaha, serta aparat keamanan menjadi kunci menjaga stabilitas pasokan pangan nasional. Melalui dialog ini, BULOG menegaskan komitmennya untuk terus membangun kemitraan strategis demi menjaga kualitas beras, memperkuat pengelolaan cadangan pangan, serta mendukung terwujudnya swasembada dan ketahanan pangan Indonesia.
