(Vibizmedia – Jakarta) Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung hak berdaulat setiap negara dalam menentukan arah dan tahapan transisi energinya masing-masing. Kebijakan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, serta kapasitas nasional masing-masing negara di tengah dinamika dan gejolak energi global menuju target net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung dalam forum G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat, Rabu (16/9/2026).
Dalam forum tersebut, Yuliot memaparkan sejumlah langkah Indonesia dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjalankan agenda transisi energi. Menurutnya, ketahanan energi tetap menjadi salah satu fondasi penting yang harus berjalan beriringan dengan upaya menekan emisi.
Mengejar Produksi Minyak 1 Juta Barel per Hari
Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan antara konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan kemampuan produksi minyak domestik.
Saat ini, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan produksi minyak nasional hingga 1 juta barel per hari.
Upaya peningkatan produksi tersebut dilakukan bersamaan dengan pembukaan peluang investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Pemerintah menawarkan 118 wilayah kerja migas sebagai bagian dari strategi untuk mendorong eksplorasi, meningkatkan produksi, sekaligus memperkuat investasi di sektor energi nasional.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa agenda transisi energi Indonesia tetap berjalan berdampingan dengan upaya menjaga kecukupan pasokan energi selama proses menuju sistem energi yang lebih rendah emisi.
B50 untuk Kurangi Ketergantungan Impor Solar
Indonesia juga mengembangkan kebijakan pencampuran bahan bakar nabati melalui program biodiesel B50. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengurangi konsumsi solar berbasis fosil sekaligus memanfaatkan sumber daya domestik.
Yuliot menyebut Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menjalankan program B50. Implementasinya diproyeksikan mampu menggantikan kebutuhan impor solar sekitar 310 ribu barel per hari.
Selain mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri, program tersebut diperkirakan memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa hampir 10 miliar dolar AS setiap tahun dan membuka peluang penciptaan lebih dari 2 juta lapangan kerja.
Dengan demikian, kebijakan biodiesel tidak hanya ditempatkan dalam kerangka pengurangan emisi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi dan perekonomian domestik.
Energi Terbarukan Mendominasi Tambahan Kapasitas Listrik
Di sektor ketenagalistrikan, pemerintah juga menyiapkan ekspansi kapasitas pembangkit melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam rencana tersebut, tambahan kapasitas pembangkit ditargetkan mencapai 69,5 gigawatt. Sebanyak 76 persen dari tambahan kapasitas itu direncanakan berasal dari sumber energi terbarukan.
Pengembangan energi surya menjadi salah satu bagian penting dari strategi tersebut. Pemerintah mendorong pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas sekitar 100 GWp, termasuk untuk menggantikan penggunaan pembangkit berbahan bakar diesel.
Pengembangan PLTS tersebut diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan porsi energi bersih dalam sistem kelistrikan, tetapi juga memanfaatkan potensi sumber daya energi lokal. Pada saat yang sama, stabilitas dan keandalan pasokan listrik tetap menjadi pertimbangan utama dalam proses transformasi sistem energi nasional.
G20 Perlu Menjaga Keseimbangan
Dalam pandangan Indonesia, transisi energi global tidak dapat hanya berorientasi pada satu aspek. Ketahanan pasokan, keterjangkauan harga, akses masyarakat terhadap energi, serta keberlanjutan lingkungan perlu ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang seimbang.
Karena itu, Indonesia mendorong G20 untuk menghasilkan kerja sama yang mampu menjawab kebutuhan energi negara-negara dengan kondisi dan tingkat perkembangan yang berbeda.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” ujar Yuliot.
Posisi tersebut mencerminkan pendekatan Indonesia yang berupaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi saat ini dan agenda dekarbonisasi jangka panjang. Peningkatan produksi migas, pengembangan biodiesel, serta percepatan energi terbarukan ditempatkan sebagai bagian dari strategi yang berjalan secara bersamaan untuk menjaga ketahanan energi sekaligus mendukung perjalanan menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
