(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik meskipun harga minyak mentah dunia meningkat dan melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Pemerintah menilai anggaran negara masih mampu menahan tekanan kenaikan harga energi global.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, komitmen menjaga harga BBM subsidi tetap stabil masih dapat dilakukan selama harga minyak mentah dunia berada pada level yang relatif terkendali.
“Pemerintah berkomitmen untuk tidak ada kenaikan BBM subsidi. Tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Bahlil menjelaskan, salah satu indikator yang menjadi perhatian pemerintah adalah Indonesian Crude Price (ICP), yakni harga rata-rata minyak mentah Indonesia. Saat ini, ICP berada di kisaran US$92 per barel, jauh di atas asumsi APBN yang ditetapkan sekitar US$70 per barel.
Kenaikan tersebut berpotensi meningkatkan beban fiskal, terutama untuk membiayai subsidi dan kompensasi energi. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi saat ini masih memungkinkan untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi.
“Kita targetkan kalau begini terus mungkin di bawah US$100 per barel. Jadi, relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” katanya.
APBN Masih Mampu Menahan Tekanan Harga Minyak
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut APBN masih memiliki kapasitas untuk menyerap dampak kenaikan harga minyak mentah.
Menurut Airlangga, harga minyak yang dibeli pemerintah saat ini berada di kisaran US$91–US$92 per barel. Sementara itu, rata-rata harga minyak hingga akhir tahun diperkirakan mencapai sekitar US$95 per barel.
“Dari segi APBN kita bisa serap,” ujar Airlangga.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai perkembangan geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga energi. Ketidakpastian situasi internasional dapat mendorong kenaikan harga minyak dan menambah tekanan terhadap anggaran negara.
Harga Minyak Jadi Penentu Ruang Fiskal
Selisih antara harga minyak aktual dan asumsi APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Semakin tinggi harga minyak mentah, semakin besar pula potensi kenaikan biaya pengadaan energi dan kebutuhan anggaran untuk menjaga harga BBM bersubsidi.
Karena itu, perkembangan ICP dan kondisi fiskal akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan subsidi energi.
Bagi masyarakat, kepastian tidak naiknya harga BBM bersubsidi menjadi kabar penting karena bahan bakar tersebut berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi dan kebutuhan sehari-hari.
Namun, pergerakan harga minyak dunia dan dinamika geopolitik tetap perlu dicermati. Kemampuan APBN menyerap tekanan harga energi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi hingga akhir tahun.
