(Vibizmedia – Jakarta) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi. Strategi tersebut mencakup peningkatan pemanfaatan angkutan umum massal, pengalihan mobilitas penumpang dan distribusi barang ke moda kereta api, serta pembaruan teknologi kapal dan pesawat.
Kebijakan itu menjadi bagian dari Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi yang diterima Sekretaris Jenderal Kemenhub Arif Toha di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Peta jalan ini disusun sebagai pedoman dalam merancang kebijakan dan program pengurangan emisi di seluruh subsektor, mulai dari transportasi darat, laut, udara, hingga perkeretaapian.
Arif menekankan bahwa penyusunan dokumen tersebut harus segera ditindaklanjuti melalui program dan aksi nyata oleh setiap unit kerja di lingkungan Kemenhub. Menurutnya, keberadaan peta jalan tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, melainkan harus menjadi panduan pelaksanaan mitigasi emisi dengan hasil yang terukur.
“Dengan telah diselesaikannya penyusunan peta jalan ini, saya berharap dapat dijadikan referensi bagi seluruh unit kerja dan masing-masing subsektor di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam menyusun kebijakan, program kerja, dan aksi mitigasi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing,” kata Arif.
Penyusunan dokumen tersebut merupakan hasil kemitraan antara Kemenhub dan Pemerintah Inggris melalui program United Kingdom Partnering for Accelerated Climate Transitions (UK PACT). WRI Indonesia bersama mitra konsorsium lainnya turut terlibat dalam proses penyusunan dengan memanfaatkan data inventarisasi emisi GRK dan hasil kajian pada masing-masing subsektor transportasi.
Melalui kajian tersebut, pemerintah dapat memetakan peluang pengurangan emisi, menetapkan sasaran mitigasi, serta merancang kebijakan transisi energi yang sesuai dengan arah pembangunan transportasi dalam jangka menengah maupun panjang.
Untuk transportasi darat, salah satu prioritasnya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dengan memperluas penggunaan angkutan umum massal, seperti bus dan Bus Rapid Transit (BRT). Pengelolaan lalu lintas yang lebih baik juga menjadi instrumen untuk mengurangi emisi kendaraan di jalan raya.
Pada sektor kereta api, pemerintah mendorong peningkatan peran moda tersebut dalam melayani perjalanan penumpang sekaligus pengangkutan barang. Selain itu, elektrifikasi jaringan perkeretaapian menjadi bagian dari upaya menekan emisi yang dihasilkan selama operasional.
Adapun di sektor maritim, pengurangan emisi akan ditempuh melalui pembaruan armada kapal dan peningkatan efisiensi pelayaran. Sementara pada sektor penerbangan, langkah mitigasi mencakup penggunaan teknologi pesawat yang lebih modern, optimalisasi efisiensi penerbangan, serta pemanfaatan bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF).
Kerja sama Kemenhub dan Pemerintah Inggris tersebut juga menghasilkan panduan penghitungan emisi. Di samping itu, sejumlah perangkat pendukung masih dikembangkan untuk memperkuat proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dekarbonisasi transportasi.
Arif menyebut keberhasilan penerapan peta jalan membutuhkan keterlibatan seluruh subsektor serta koordinasi yang konsisten. Pemantauan dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengukur kemajuan program sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.
“Implementasinya tentu memerlukan komitmen, koordinasi lintas subsektor, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan agar target yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara nyata,” tegasnya.
Lebih jauh, peta jalan ini diharapkan mampu meningkatkan peran sektor transportasi dalam mendukung target pengurangan emisi nasional dan pencapaian net zero emission pada 2060. Untuk itu, Kemenhub juga akan memperkuat pendataan emisi serta sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi agar capaian mitigasi dapat diukur secara transparan.
“Dokumen Peta Jalan Dekarbonisasi Transportasi ini memperkuat kebijakan dan pelaksanaan aksi mitigasi di lingkungan Kementerian Perhubungan serta memberikan kontribusi nyata bagi pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional,” tutur Arif.
Dengan pelaksanaan peta jalan tersebut, Kemenhub berharap sistem transportasi Indonesia semakin efisien dan rendah emisi. Perluasan layanan angkutan umum massal juga diharapkan mendorong perubahan pola perjalanan masyarakat menuju moda transportasi yang lebih ramah lingkungan.
