(Vibizmedia-Nasional) Pemerintah terus memperkuat peran daerah sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pemerintah menyiapkan peningkatan kapasitas fiskal daerah guna mendorong pertumbuhan yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, perekonomian Indonesia hingga saat ini masih menunjukkan ketahanan yang kuat. Pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,61 persen, inflasi terkendali pada level 3,08 persen, neraca perdagangan mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut hingga April 2026, serta pertumbuhan kredit mendekati 12 persen pada Mei 2026.
“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan resiliensi yang kuat. Namun ke depan, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, kita akan mengaktifkan seluruh mesin pertumbuhan ekonomi, baik di pusat maupun di daerah,” ujar Purbaya.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027, pemerintah memperkirakan alokasi fiskal untuk daerah akan meningkat. Pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan berpotensi meningkat hingga Rp90 triliun, dengan tetap menjaga disiplin fiskal dan kesehatan APBN.
“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap prudent,” kata Menkeu.
Purbaya menjelaskan, strategi penguatan fiskal daerah akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan skema pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga relatif rendah dan tenor panjang untuk membangun berbagai infrastruktur strategis.
“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya.
Menurut Purbaya, penguatan ekonomi daerah merupakan bagian penting dari strategi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027 di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan seluruh sumber pertumbuhan, termasuk investasi daerah, penguatan sektor riil, dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
“Kita akan aktifkan semua mesin pertumbuhan ekonomi, pusat, daerah, termasuk sektor riil,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memastikan sektor perbankan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendukung pertumbuhan sektor swasta.
Pemerintah terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), termasuk melalui digitalisasi transfer ke daerah, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan KEM-PPKF regional guna memastikan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus menjaga APBN tetap sehat dan prudent, sembari memastikan daerah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk tumbuh.
“Dengan daerah yang semakin kuat, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin optimal dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat lebih cepat,” pungkasnya.
